SEMARANG, solotrust.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menciptakan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi.
Oleh sebab itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar mengumpulkan bupati dan wali kota serta ketua DPRD untuk mendapatkan pengarahan agar terhindar dari tindakan korupsi.
Dalam rapat koordinasi tersebut, ia menceritakan kabar terbaru dari wilayahnya yang masih saja tejadi praktek korupsi. Seperti halnya yang terjadi di Blora, pemotongan bantuan langsung tunai oleh pihak setempat.
Tindakan korupsi seperti itu dianggap kecil. Tapi menurut Ganjar, pola tindakan seperti itu sangat tidak dibenarkan.
"Yang kemarin saya ceritakan juga, penangkapan OTT (operasi tangkap tangan) itu bisa terjadi kapanpun, dan saya tarik mundur kejadian di Pemalang," kata Ganjar usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi dalam Upaya Mewujudkan Pemda yang Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Bebas Korupsi di Wilayah Pemprov Jateng, yang berlangsung di Grhadhika Bhakti Praja, Selasa (27/9).
Menurutnya, Inspektorat, Mendagri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Tim Korpsugah dari KPK, akan membantu aktif mencegah korupsi yang ada di Jateng.
Dirinya pun senang karena hari ini bupati, wali kota, pejabat provinsi, dan DPRD, semua ikut acara tersebut, agar bisa memperbaiki sistem, serta mencegah korupsi.
“Korupsi tidak cukup lip service (hanya di bibir). Buktinya, dikandani juga ngeyel, kemudian terjadi OTT di mana-mana,” tambahnya.
Dalam konteks inilah, pertemuan pagi itu, menurut orang nomor satu Jateng ini, menjadi penting agar DPRD dengan eksekutif di tingkat kabupaten dan kota, bisa berelasi dengan baik, khususnya dalam membangun mencegah korupsi.
Ganjar mencontohkan, ketika harus mengesahkan APBD jangan ada kolusi. Apa yang menjadi aspirasi rakyat, dimasukkan dalam sistem secara terbuka dengan baik. Mitigasi korupsi ada di situ.
“Make it deal, mereka membangun kesepakatan di situ, dengan syarat, yang tidak penting ya mesti dibuang,” tambahnya.
Ditambahkan, pengesahan APBD harus memasukkan aspirasi rakyat. Di antaranya yang harus ditolong adalah daerah miskin, membereskan potensi stunting, menangani politik pangan seiring perubahan iklim global, dan perbaikan kondisi eksternal terkait adanya peningkatan harga.
“Jangan sampai ini menjadi proyek yang nanti menjadi bancaan. Saya sampaikan indikasi ada aspirasi masyarakat yang Rp200 jutaan itu punya korupsi tinggi karena penunjukan langsung. Ini hati-hati,” tegasnya.
Ganjar mengingatkan juga agar DPRD mengontrol itu sehingga tidak ada yang terlibat, baik itu eksekutif maupun legislatif.
Dia mencontohkan jika terjadi di pemerintah provinsi maka publik diminta untuk melaporkannya. Kalau ketahuan akan dilakukan pemecatan kepada yang bersangkutan.
“Yang sekarang di kabupaten kota, kita harapkan beberapa contoh yang ada di kabupaten kota yang bagus ditiru. Karena bagus lho, inovasi di kabupaten kota yang mendorong transparansi dan akuntabilitas itu,” imbuhnya.
Ganjar berharap, seluruh kegiatan di wilayah pemerintahannya tidak terjadi korupsi. Pihaknya tidak pernah bosan mengingatkan semua yang diamanahi rakyat untuk membangun bangsa tanpa korupsi. (fj)
(zend)
