REMBANG, solotrust.com - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo kembali menyoroti polemik pemindahan dan pembangunan pasar Rembang pada 2023 nanti. Firman menegaskan, jika pembangunan pasar Rembang nantinya tetap dipaksakan, dirinya tak segan akan melayangkan surat kepada Presiden Jokowi untuk segera dilakukan penundaan.

"Situasi kondisi ekonomi diberbagai negara termasuk Indonesia sedang dalam kondisi krisis, jangan sampai rakyat dijadikan korban akibat kebijakan yang salah. Kalau perlu saya kirim surat ke Presiden langsung untuk ditunda biar anggarannya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, yang lebih penting," kata Firman Soebagyo kepada Solotrust.com, Sabtu (1/10).

Firman mengatakan, meski Pemkab Rembang mengklaim rencana pembangunan pasar tersebut sudah masuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 2019, namun dirinya meyakini jika rencana pembangunan masih terjadi polemik nantinya bisa dilakukan penundaan.

"Tidak masalah itu, mau masuk Perpers atau tidak, jika kondisinya seperti ini bisa ditunda. itu demi kepentingan rakyat, kalau dipaksakan ini pasti hanya kepentingan pejabat, ada apa dibalik itu," ujarnya.

Firman menambahkan, jika Pemkab Rembang tetap memaksakan kehendak ingin merelokasi pasar tanpa persetujuan paguyuban pedagang, tentunya hal itu sudah melanggar konstitusi yang ada.

"Jangan memaksakan kehendak, membangun pasar Rembang dengan menggusur rakyat. Karena rakyat punya hak hidup dan bekerja berdasarkan UUD 1945. Negara wajib memfasilitasi serta memberikan kesempatan kerja kepada rakyatnya," ucapnya.

"Kalau ada pejabat yang mempersulit kehidupan rakyat, tentunya sudah melanggar konstitusi dan bisa dilengserkan pejabatnya itu," pungkasnya. (mn)

(zend)