KARANGANYAR, solotrust.com - Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Bimtek PPID) lingkup desa digelar Dinas Komunikas dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar. Acara ini merupakan kali pertama digelar di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan menjadi pelopor untuk 35 kabupaten/kota setempat.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi Publik (KIP) Provinsi Jawa Tengah Setiadi usai menjadi narasumber Bimtek Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik untuk Desa/Kelurahan. Acara ini sendiri digelar selama empat hari di kawasan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Selasa (14/03/2023).

Setiadi menyampaikan, Bimtek PPID untuk Desa di Jawa Tengah memang baru kali pertama diselenggarakan. Pelopornya Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Bimtek bertujuan agar PPID Desa/Kelurahan memahami bagaimana informasi publik yang menjadi kewenangannya sehingga bisa memenuhi hak masyarakat atas tersedianya informasi secara terbuka.

Dalam hal ini petugas admin laman situs pemerintah desa diimbau menguasai materi layanan publik dan berani mengelola aplikasinya. Segala reaksi dari publik secara verbal, tindakan maupun disampaikan melalui media sosial perlu ditanggapi secara bijak.

"Para admin situs pemerintah desa maupun kelurahan jangan takut karena PPID adalah kewajiban kita. Pejabat berkewajiban melayani informasi kepada masyarakat secara jelas dan gamblang," ujarnya.

Setiadi menambahkan, keterbukaan informasi publik berkualitas. Pihaknya juga tak memungkiri admin laman situs maupun PPID di desa kebingungan dengan lingkup tugasnya, sehingga khawatir mengelola aplikasi informasi.

Bahkan, aduan-aduan masyarakat yang masuk cenderung menghujat serta menyudutkan para admin. Misal, keluhan dalam laman layanan publik, seperti kurang terlayani atau bahkan persoalan lainnya, di antaranya infrastruktur jalan rusak.

"Admin diimbau untuk menguasai ruang lingkup tugasnya seperti halnya ada yang mengeluhkan kerusakan jalan, dilihat apakah itu milik desa, kabupaten ataukah provinsi. Selanjutnya meneruskan pertanyaan itu ke instansi berwenang agar tepat saat memberikan jawaban,” papar Setiadi.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Karanganyar, Isnan Nur Aziz dalam sambutan bimtek menyampaikan semua aspek pemerintah tidak akan bisa lepas dari upaya percepatan tercapainya reformasi birokrasi di instansi pemerintah.

Dalam hal ini ada empat aspek keterbukaan informasi publik, yakni upaya untuk mencerminkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, peran serta masyarakat, adanya upaya mendorong lahirnya inovasi, dan terwujudnya kepercayaan publik kepada instansi pemerintah.

Saat ini Diskominfo sedang mengupayakan aspek lahirnya inovasi publik. Selain itu juga melakukan upaya transparansi, partisipasi masyarakat serta terwujudnya kepercayaan pelayanan publik kepada instansi pemerintah.

"Saat ini Diskominfo mempunyai banyak kanal yang sudah digunakan berupa website dan media sosial. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar di tahun 2023 memulai mengerjakan PPID tingkat desa/kelurahan. Tidak hanya pada tingkat desa/kelurahan, nantinya juga akan sampai pada tingkat sekolah," beber Isnan Nur Aziz.

Pihaknya berharap acara bimtek ini bisa menyajikan talenta-talenta unik dalam penyajian informasi yang akan digunakan masyarakat.

"Dengan kegiatan ini para admin di desa maupun kelurahan bisa menyajikan informasi bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, khususnya di Kabupaten Karanganyar," pungkas Isnan Nur Aziz. (joe)

(and_)