Solotrust.com – Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) RI, Nadiem Makarim angkat bicara terkait pro dan kontra sistem zonasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Menurutnya, meski menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, kebijakan sistem zonasi ini harus tetap dilanjutkan. Nadiem Makarim bilang, sistem zonasi bukanlah kebijakannya sebagai menteri pendidikan, melainkan mantan Mendikbud sebelumnya, Muhadjir Effendy.
Pihaknya menyatakan, jalur zonasi ini sudah ditetapkan ketika Menko PMK Muhadjir Effendy masih menjabat sebagai Mendikbud.
"Zonasi bukan kebijakan saya, itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir. Kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting," ungkapnya dalam acara Belajaraya 2023 di Posbloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/07/2023), dikutip dari sebuah sumber.
Lebih lanjut Nadiem Makarim menyatakan, meski kebijakan ini menimbulkan kerepotan bagi banyak pihak, termasuk para orangtua yang anaknya harus mengikuti tes dan kursus persiapan selama bertahun-tahun untuk bisa diterima di sekolah pilihan, namun, pihaknya menegaskan tanpa sistem zonasi, kesenjangan pendidikan bakal kian melebar.
Menurut mendikbudristek, jika PPDB sistem zonasi tak diberlakukan, siswa dari kalangan tidak mampu akan selalu membayar sekolah swasta karena tidak bisa masuk ke sekolah negeri.
"Pasti, ya, udah anak-anak yang tidak mampu akan selalu harus bayar sekolah swasta. Sekolah swasta yang buat tempat anak-anak yang enggak bisa masuk sekolah negeri dan lain-lain," ucapnya.
Terkait polemik sistem zonasi ini, Nadiem Makarim menyebut dirinya kerap menjadi korban. Kendati demikian, ia merasa itu adalah respons publik yang wajar.
“Setiap kali saya membuat kebijakan pasti akan ada perdebatan. Ini sudah seperti bagian dari SOP (standard operational procedure) ketika membuat kebijakan. Hampir setiap kali, meskipun kebijakannya baik, pasti akan ada protes. Di sana saya belajar," kata Nadiem Makarim.
PPDB jalur zonasi memang bukannya tanpa masalah. Dalam implementasinya kerap ditemukan berbagai tindak kecurangan, mulai dari memindahkan data anak ke Kartu Keluarga (KK) orang lain hingga dugaan praktik calo. Hal inilah yang akhirnya membuat para orangtua cenderung meminta agar PPDB jalur zonasi disetop. (Rani)
*) Berbagai Sumber
(and_)
