SEMARANG, solotrust.com - Dualisme kepengurusan di tubuh pengurus wilayah (Pengwil) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Tengah mengundang keprihatinan banyak pihak, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Kakanwil Kemenkumham Jateng), Tejo Harwanto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan.

Polemik ini, kata Tejo Harwanto akan berdampak pada kinerja Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah. Imbasnya, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat jadi terganggu.

"Tentu ini akan menghambat terwujudnya perlindungan hukum, kepastian hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat," kata Tejo Harwanto, saat bertemu perwakilan anggota MKN Wilayah Jawa Tengah dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Jawa Tengah di ruang Bima Kanwil Kemenkumham Jateng, Senin (23/10/2023).

"Saat ini saja banyak sekali permohonan pemeriksaan dari aparat penegak hukum yang masih belum bisa ditindaklanjuti," bebernya.

Sebagai gambaran, MKN Wilayah beranggotakan tujuh orang dari tiga unsur. Dua orang dari birokrat atau pemerintah, dua orang dari akademisi, dan tiga orang dari unsur notaris.

Diketahui, unsur notaris dalam tubuh MKN Wilayah merupakan rekomendasi dari pengwil INI. Ssengketa kepengurusan di INI Jawa Tengah berimplikasi belum terpenuhi keanggotaan MKN Wilayah Jawa Tengah dari unsur notaris.

"Jadi susah ya karena kalau rapat belum memenuhi kuorum terus, padahal ini juga untuk kepentingan para notaris dan masyarakat," sesal Tejo Harwanto.

Terkait konflik itu, pihaknya berharap anggota MKNW, MPW, dan MPD tetap menjaga netralitas.

"Kita semua tidak usah ikut-ikutan, tetap harus netral. Biarkan ini menjadi domain internal mereka," tutur Tejo Harwanto.

"Kita berharap, polemik ini bisa segera berakhir supaya MKN bisa bekerja secara profesional supaya objektivitas dan penegakan hukum bisa terwujud," imbuhnya.

Forum itu juga membahas rencana pelantikan notaris serta evaluasi permasalahan notaris yang telah dan belum ditindaklanjuti.

Penutup, Tejo Harwanto berharap MKNW, MPW, dan MPD di wilayah Jawa Tengah tetap berintegritas, solid, dan kompak.

Hadir pula dalam pertemuan itu, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan, Kepala Subbidang Pelayanan AHU Widya Pratiwi Asmara serta kesekretariatan MKN dan MPW Jawa Tengah.

(and_)