BOYOLALI, solotrust.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali terus berupaya menurunkan angka stunting. Pemkab optimistis tahun ini dapat mencapai target nasional, yakni 14 persen sehingga membutuhkan dukungan stakeholder terkait untuk dapat menurunkan angka stunting.
Hal itu disampaikan Ketua Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Boyolali, Wahyu Irawan saat ditemui usai menghadiri acara koordinasi strategi komunikasi TPPS Kecamatan Ngemplak, Kamis (19/09/2024).
"Stunting di Boyolali masih di atas 14 persen, masih tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan bisa diturunkan di pengujung 2024 dengan kerja sama apik dan kolaborasi semua stakeholder. Boyolali meski sudah mengalami penurunan, tetapi tetap tidak lengah, artinya tetap berkolaborasi, tinggalkan ego sektoral dan kerja bareng,” ujarnya.
Penanganan stunting di Kabupaten Boyolali diharapkan dapat mengalami penurunan akhir tahun ini.
“Mudah-mudahan di pengujung tahun ini bisa signifikan turun. Kita berupaya terus, baik intervensi secara spesifik maupun intervensi lain. Jadi memang diperlukan satu langkah kolaborasi untuk kasus stunting,” kata Wahyu Irawan.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali, Ratri S Survivalina, menjelaskan kasus stunting di Kabupaten Boyolali jumlahnya naik turun sesuai hasil penimbangan. Berdasarkan data e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), angka stunting berada di kisaran tujuh hingga delapan persen.
“Stunting di Boyolali dapat dilihat dari dua indikator. Kalau dari indikator e-PPGBM angkanya berada di sekitar tujuh sampai persen atau sekitar 4000 anak. Kedua, dilihat dari hasil survei kita di angka 21,5 persen, jadi sama dengan angka nasional,” jelasnya.
Adanya kolaborasi optimal dari jajaran kesehatan dengan tim di lapangan memberikan penanganan menyeluruh kepada para sasaran kasus stunting di Boyolali.
“Strategi komunikasi mempunyai peranan sangat penting dalam menjalin komunikasi, baik dengan lintas agama melalui pendekatan agama maupun pendekatan komunitas atau kelompok masyarakat serta lewat pendekatan internal keluarga,” sebut Ratri S Survivalina.
Dalam pertemuan ini, pihaknya mengundang kelompok lintas agama, seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) beserta penyuluh agama, kader pembangunan masyarakat, penyuluh keluarga berencana (KB), petugas gizi puskesmas, serta tim pendamping keluarga sebanyak 2554 orang mengikuti secara virtual. (jaka)
(and_)