Solotrust.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen setelah menggelar rapat bersama camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (PASOPATI) pada Minggu (18/05/2025), bertempat di Kantor Bupati Pati.
Berdasarkan hasil rapat, Bupati Pati, Sudewo menegaskan para camat dan anggota paguyuban telah menyetujui rencana kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen. Pemkab Pati menyatakan pajak tak pernah naik selama 14 tahun terakhir, sehingga ini merupakan usaha untuk memulihkan khas daerah.
Sudewo juga menerangkan, kebijakan ini berasal dari keresahan fiskal Kabupaten Pati yang memrihatinkan. Kabupaten Pati hanya mendapatkan 14 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, kebutuhan pembangunan infrastruktur, terutama jalan di Kabupaten Pati perlu mendapatkan perhatian segera.
“Selama 14 tahun tidak ada penyesuaian, sementara undang-undang mengatur, maka harus disesuaikan. Justru kalau dihitung dari 2011 seharusnya lebih dari angka 250 persen," kata Sudewo, dikutip dari sebuah sumber.
"Kebijakan ini bukan sekarang, ini kebijakan sejak Bulan Mei lalu. Sudah 50 persen saat bulan ini, harapannya September atau Oktober sudah selesai. Ruang fiskal kami sangat terbatas, hanya 14 persen dari APBD, sementara ada tuntutan pembangunan infrastruktur,” tambahnya.
Disebutkan, infrastruktur jalan rusak parah dan sudah terjadi lima, bahkan sepuluh tahun lebih.
Kendati diklaim sudah mendapat persetujuan dalam rapat bersama camat dan PASOPATI serta telah terlaksana dengan pemenuhan target sebesar 50 persen, nyatanya kebijakan kenaikan PBB-P2 250 persen ini menjadi polemik bagi masyarakat Pati. Muncul gerakan penolakan atas kebijakan pajak bupati Pati.
Kebijakan ini dinilai menekan rakyat kecil, terutama petani dan usaha menengah ke bawah. Persatuan warga Pati kemudian merencanakan aksi demonstrasi perlawanan pada 13 Agustus 2025 mendatang di alun-alun.
Salah satu warga menyuarakan penolakan, Ahmad Husein mengutarakan, aksi demo ini merupakan bentuk jawaban dari pernyataan blunder bupati yang menantang warga berkumpul dengan 50 ribu massa aksi.
“Kemarin masyarakat ditantang sama Sudewo, katanya tidak takut didemo 50 ribu orang sekalipun. Saya berani bikin posko donasi di sini biar dia melihat bahwa masyarakat benar-benar mendukung!l. Sumbangan segini banyaknya ini dari masyarakat semua,” kata Ahmad Husein.
Persiapan demonstrasi telah dilakukan pada awal Agustus dengan mengumpulkan aneka logistik donasi dari berbagai pihak. Logistik ini dikumpulkan di depan Kantor Bupati Pati. Tersedia puluhan kardus didominasi air mineral untuk aksi demo akbar mendatang.
Suasana konflik semakin memanas pada Senin (04/08/2025). Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Pati, Riyoso memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengangkut ratusan kardus air mineral dari titik donasi warga.
Perampasan hasil donasi ini disebut sebagai penertiban. Pemkab Pati menyatakan warga menempati rute kirab hari jadi Kabupaten Pati, sehingga semua logistik harus dipindahkan.
Perlakuan ini justru menguatkan perlawanan warga. Beberapa warga nekat naik ke truk Satpol PP untuk menyelamatkan barang donasi.
Warga menyatakan, perampasan ini bagian dari perlakuan ilegal Pemkab Pati karena dilaksanakan tanpa surat tugas resmi. Setelah kejadian, donasi semakin banyak berdatangan dan membanjiri Kantor Bupati Pati, meskipun belum dapat dipastikan apakah rencana demonstrasi 13 Agustus 2025 mendatang akan tetap terlaksana.
Sementara itu, menanggapi polemik ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian, mengaku telah mengutus jajarannya untuk memeriksa polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen oleh Pemkab Pati. (Eka Ririn Marantika/Salma Arezha/Siti Latifah)
*) Sumber
(and_)
.jpg)
