SOLO, solotrust.com - Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo diperiksa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Surakarta untuk diklarifikasi atas dugaan pelanggaran pidana pemilu.
Rudy, sapaan akrabnya, diperiksa karena keikutsertaannya dalam acara 'Deklarasi 31 Kepala Daerah Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin' atas gagasan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang pada saat itu berlangsung di Hotel Alila, Solo, Sabtu (26/1/2019).
"Iya, sudah tak tanda tangani pemeriksaannya pekan lalu," kata Rudy saat ditemui solotrust.com di Rumah Dinas Loji Gandrung, Solo, Rabu (13/2/2019).
Rudy mengakatkan, kepada dirinya didaratkan sejumlah pertanyaan untuk diklarifikasi. “Datang ke sana kapasitas sebagai apa? Undangannya pakai apa?,” ujarnya menirukan pertanyaan kepada dirinya.
Rudy lantas menjelaskan kedatangan dirinya adalah dalam kapasitasnya sebagai bagian dari kepartaian di mana ia menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Surakarta.
Dirinya mengklaim bahwa hari dilangsungkannya kegiatan itu merupakan akhir pekan sehingga bebas melakukan kampanye. Pria yang hari ini genap berusia 59 tahun itu juga menegaskan tidak menggunakan fasilitas negara.
“Saya jelaskan undangannya secara pribadi melalui WhatsApp, dan saya juga terus terang kapasitas saya sebagai petugas partai Ketua DPC, terus juga hari itu kan bebas, saya juga tidak menggunakan fasilitas negara," ungkapnya.
“Saya sebagai ketua DPC partai kan ditugasi untuk menjadi Wali Kota untuk meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi tidak salah Gubernur mengundang saya, kebetulan juga Gubernur diusung partai PDIP dan PPP yang merupakan koalisi partai untuk mengusung dan mendukung Jokowi sebagai Presiden. Saya juga sampaikan yang diundang adalah partai pendukung dan pengusung yang lain gak diundang, seperti Sragen tidak diundang. Menurut saya tidak ada rambu yang ditabrak,” tegas dia.
Ia mengaku akan bersikap kooperatif jika dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Sesuai pesan Gubernur, Rudy menekankan meskipun cuti dari pekerjaan, namun ia tetap menjamin memberikan pelayanan bagi masyarakat.
"Contohnya seperti besok ini, saya harus mendampingi Irjen untuk membahas soal PLTSa yang lebih penting. Makanya saya tekankan jika pemerintahan yang utama daripada kepentingan berkampanye kalau memang dibutuhkan ya harus dijalankan,” tandasnya. (adr)
(way)
