SOLO, solotrust.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surakarta menggelar rapat kerja teknis (Rakernis) dengan media untuk persiapan mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yang lebih sehat.
Rakernis diselenggarakan di Kusuma Sahid Prince Hotel Solo, Rabu (27/11/2019) dengan mengusung tema Peran Media dalam Mewujudkan Pilkada 2020 Bersih dan Bermartabat.
Rakernis dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kota Surakarta, Budi Wahyono, dan narasumber lain Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Surakarta, Poppy Kusuma dan Ketua PWI Solo Anas Syahirul, di mana kegiatan ini bertujuan untuk menggandeng media sebagai mitra strategis yang menjadi bagian kerja Bawaslu.
"Dampak optimal terhadap keberlangsungan pemilu yang LUBER JURDIL ketika media bisa memerankan dan memposisikan diri peduli mewujudkan pemilu, mengisi ruang publik dengan hal yang bersifat mendasar, misalnya kampanye elegan, mengedukasi pentingnya masyarakat ikut mengawal proses demokrasi imenjadi bagian yang harus disosialisasikan oleh media," ujar Budi
Bawaslu Surakarta sama sekali tidak ingin kecolongan ruang publik dalam Pilkada 2020 mendatang diisi dengan kampanye dengan sentimen yang tidak mendidik masyarakat seperti kapitalisasi isu SARA, ujaran kebencian dan hoaks.
"Mari kita perangi bersama, kita berharap Pilkada 2020 lebih baik, ke depan, kesadaran praktik yang mencederai demokrasi dinihilkan karena ini bagian cara kami preventif kepada peserta, oleh karenanya dibutuhkan peran media di sini. Bahkan kemungkinan ada peserta menyewa jasa memproduksi hoaks (buzzer)," ucapnya
Pada kesempatan yang sama, Anas Syahirul, mengaku siap mengawal Pilkada Solo 2020, karena Solo dinilai menjadi barometer politik nasional.
Dijelaskan dia, Provinsi Jawa Tengah terdapat 21 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 mendatang. Selain itu, yang menjadi tantangan dan harus diwaspadai adalah munculnya secara massif media yang tidak terverifikasi Dewan Pers dan akun sosial media yang tidak ada etika uji informasi layaknya wartawan.
"Perkembangan media online yang tidak terverifikasi dan media sosial yang sedemikain pesat menjadi tantangan dan berpotensi merusak demokrasi, keberadaan media mainstream sangat penting untuk mengedukasi," pungkasnya. (adr)
(wd)
