Hard News

Peneliti UNS: Pemprov DKI Kurang Sigap Hadapi Banjir

Sosial dan Politik

4 Januari 2020 11:45 WIB

Salah satu lokasi banjir yang melanda wilayah Jabodetabek, Rabu (01/01/2019). (Foto: Humas BNPB)

SOLO, solotrust.com - Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Suryanto mendesak pemerintah harus mengidentifikasi wilayah

yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi. Ia pun menilai penanganan banjir yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta cenderung lambat



"Risiko yang ditimbulkan pascabencana harus diidentifikasi berdasar wilayah yang memiliki risiko ancaman tertinggi. Hal itu agar pemerintah dapat merancang langkah-langkah preventif dalam menyelamatkan warganya dari ancaman bencana," ujar Suryanto, Jumat (03/01/2020).

Adanya identifikasi awal wilayah risiko tinggi bencana, diharapkan dapat meminimalisasi dampak bencana. Pemerintah juga dituntut siap siaga mengantisipasi datangnya bencana. Ia menilai penanganan bencana yang dilakukan pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta cenderung lambat dan kurang maksimalnya langkah preventif.

"Lambatnya penanganan banjir serta kurang maksimalnya langkah preventif yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta mengakibatkan ribuan warga Jakarta kini harus mengungsi dan tentunya banyak kerugian," ucap Suryanto.

Pihaknya menambahkan, kesiapsiagaan bencana di keluarga bisa dilakukan dengan menyiapkan tas darurat, dilengkapi bahan makanan, senter, baju hangat, selimut, dan obat-obatan. (adr)

(redaksi)