Pend & Budaya

Ganjar Lepas Mahasiswa KKN Covid-19 UNS Secara Daring

Pend & Budaya

3 Juni 2020 10:23 WIB

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

 

SOLO, solotrust.com- Sebanyak 744 mahasiswa dan 34 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Tahap III yang dilepas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara daring, Selasa (2/6/2020). Peserta KKN tersebar di 17 provinsi di Indonesia dengan wilayah pelaksanaan terbanyak ada di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 530 mahasiswa.



Menurut Rektor UNS, Prof Jamal Wiwoho, metode KKN tetap mengiyakan protokol kesehatan di tengah pandemi corona saat ini. Selain itu, mahasiswa juga harus menjaga jarak dan tetap di rumah saja.

"UNS menginisiasi gerakan Siskamling Corona sebagai respons gerakan pemerintah, yakni Jogo Tonggo untuk memantik kesadaran kemanusiaan khususnya di Jawa Tengah. Kedua kegiatan tersebut memiliki kesamaan konsep dasar dalam penyelenggaraannya, yakni berangkat dari pemikiran membangun solidaritas dengan basis penghormatan pada nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial," tuturnya.

Banyaknya mahasiswa yang akan melakukan KKN di Jawa Tengah tentu menjadi kesempatan baik untuk bisa mengenalkan gerakan tersebut secara masif kepada masyarakat, lanjut Prof Jamal.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberikan respon positifnya terhadap kegiatan KKN Covid-19 yang dilaksanakan oleh UNS.

"Aktivitas pendidikan di UNS tidak pernah berhenti meski tengah berada di tengah pandemi. Kegiatan semacam inilah yang diharapkan bisa tumbuh di kondisi saat ini, yaitu pemikiran yang inovatif dan kreatif. UNS tidak ada matinya,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut Ganjar Pranowo juga berpesan bahwa KKN ini menjadi ajang bagi mahasiswa untuk menguji kapasitas diri, rasa kepeduliaan, dan kemanusiaan. Kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mempraktikan ilmu yang telah dipelajarinya.

"Mahasiswa bisa membantu masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang tengah dihadapi, seperti pengelolaan data penduduk yang perlu diperbarui sesuai dengan kondisi zaman," tukasnya. (awa)



(wd)

Berita Terkait

Berita Lainnya