JAKARTA, solotrust.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori terus mendorong penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait peningkatan kedisiplinan terhadap kepatuhan protokol kesehatan (Prokes). Hal itu sekaligus sebagai upaya menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020 mendatang.
Demikian disampaikan Hudori pada saat menghadiri undangan Founder & CEO Qlue sebagai keynote speaker dengan topik Inspirasi Dan Inovasi Kemendagri pada Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dari Ruang Rapat Sekjen Kemendagri, Jakarta, Senin (09/11/2020).
Menurutnya Pilkada Serentak tahun ini bukanlah perayaan pesta demokrasi biasa. Pasalnya, Pilkada digelar pada masa pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, kata Hudori, Kemendagri mendorong isu tunggal pada debat publik dalam masa kampanye Pilkada kali ini, yakni tentang peran kepala daerah dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
Hudori menekankan, Pilkada akan berjalan sukses dan aman dari Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan ketat, dijalankan oleh seluruh pasangan calon (Paslon), tim sukses, dan masyarakat.
“Jadi harapannya sekali lagi terpilihnya kepala daerah mampu menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” ujarnya, dilansir dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri, kemendagri.go.id.
Hudori menambahkan, Kemendagri telah mengeluarkan surat kepada daerah untuk melakukan peningkatan kedisiplinan dan protokol kesehatan di daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak.
“Penekanan kami, pertama mendorong paslon agar menyiapkan bahan kampanye berupa masker, sarung tangan, hand sanitizer, sabun cuci tangan, tentu dengan gambar dan nomor urut paslon. Kedua, perlu dan komitmen dan integritas dari para paslon serta mematuhi kode etik dalam pelaksanaan Pilkada Serentak agar tercipta suasana kondusif. Ketiga, para paslon beserta seluruh elemen masyarakat ini menyatukan pikiran dan tindakan daerah guna pelaksanaan Pilkada yang aman sesuai dengan protokol kesehatan,” jelasnya.
(redaksi)
