JAKARTA, solotrust.com – Pemerintah terus lakukan evaluasi terkait Covid-19 yang sudah hampir 2 tahun dinyatakan sebagai pandemi global dan masuk ke Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan karakteristik Covid-19 yang sangat dinamis dan mutasi berbagai varian membuat pandemi sulit diprediksi.
Ia menyatakan, penting untuk mewaspadai adanya varian baru guna menghindari kenaikan kasus positif Covid-19 atau gelombang ketiga.
“Kita sadari tidak ada buku panduan dalam penanganan Covid-19 dan setiap negara melaksanakan berbeda dan disesuaikan dengan karakteristik dan ketersediaan sumber daya yang ada dan Indonesia melakukan pendekatan sendiri, mengambil risiko-risiko yang ada namun dilakukan dengan mitigasi yang terukur,” ucapnya usai menghadiri rapat evaluasi penanganan Covid-19 dan PEN, di Jakarta, Selasa (26/10).
Airlangga menjelaskan, Presiden Jokowi terus memberikan arahan dan kendali demi keseimbangan kehidupan.
“Kita terus belajar dari negara lain, mendengar dan mengambil tindakan, melakukan penyesuaian berdasarkan dinamika yang terjadi dan bapak presiden memimpin rapat-rapat setiap minggunya,” ucapnya.
Sementara itu, Airlangga juga mengatakan Bantuan Supsidi Upah (BSU) akan diperluas dan diharapkan dapat segera terlaksana serta tidak ada perubahan kriteria penerima.
“Bantuan Subsidi Upah diperluas yang dari semula diberlakukan untuk mereka yang dikenakan PPKM level 3 dan 4, target penerimanya 8.783.350 dengan Dipanya Rp8,7 triliun dan terdapat sisa dana BSU sebesar Rp1.791.477 sehingga penerima BSU diperluas,” tuturnya.
Lanjutnya, dengan sisa anggaran yang ada maka akan dilakukan perluasan sebanyak 1,6 juta sasaran pekerja dengan jumlah anggaran Rp1.6 triliun.
Mengenai kartu sembako, Airlangga menyampaikan bahwa top up kartu sembako akan menggunakan dana optimalisasi di Kemensos.
“Untuk November dan Desember ini dilakukan 3 bulan masing-masing Rp300 ribu pada 35 kabupaten prioritas terutama untuk penanganan kemiskinan ekstrem, dan nanti di bulan Desember akan dilakukan sensus kemiskinan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) di 35 kabupaten tersebut,” paparnya.
Pada kesempatan tersebut, Menko Perekonomian turut menyampaikan perkembangan realisasi pemulihan ekonomi nasional.
“Itu cluster kesehatan capaiannya 54,3 persen, perlinsos 67 persen, program prioritas 57,7 persen, dukungan UMKM koorporasi 38,9 persen dan insentif usaha 96,7 persen,” pungkasnya. (paramitha)
(zend)
