KARANGANYAR, solotrust.com - Anggaran untuk perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Karanganyar dinilai minim dengan alokasi hanya sekira Rp1,2 miliar, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Padahal, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar mencapai lebih dari Rp2 triliun.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI, Paryono dalam sosialisasi pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak, bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak di gedung pertemuan Kelurahan Jongke Karanganyar kota, Senin (30/05/2022).
Dikatakan, anggaran itu masih harus dibagi untuk urusan lain yang ada di Dinas DP3AKB Karanganyar.
“Cakupan kinerja DP3AKB. Jumlah anggaran tersebut tidak mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah anak dan perempuan di Karanganyar,” paparnya.
Akibat minimnya anggaran, banyak anak tidak memiliki akte kelahiran.
“Perlu diketahu, saat ini ada 3000 anak di Kabupaten Karanganyar yang tidak memiliki akta kelahiran. Untuk itu, kami mendorong pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar agar menambah anggaran sebagai bentuk komitmen perlindungan kepada anak dan perempuan,” ujar Paryono.
Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas DP3AKB Karanganyar, Titik Umarni, mengatakan meski anggaran tidak terlalu besar, namun kinerja penanganan kependudukan di Karanganyar terus meningkat. Berdasarkan data Kementerian P3A ada sekira 3000 anak belum memiliki akte kelahiran.
“Sebenarnya persoalan itu hanya teknis dan bukan soal besar kecilnya anggaran,” imbuhnya.
Sementara itu, Staf Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nur Handayani yang ikut hadir dalam acara mengatakan, anak adalah aset untuk masa depan bangsa, namun pemenuhan hak anak terkadang masih kurang menjadi perhatian serius. Demikian pula di pemerintahan, anggaran untuk pemenuhan hak anak maupun dalam program perlindungannya masih terbilang minim.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku pihak yang menangani permasalahan ini akan mendorong seluruh pemerintah daerah, termasuk masyarakat dan orangtua agar lebih memerhatikan hak anak. (joe)
(and_)
.jpg)
