SEMARANG, solotrust.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mulai melakukan persiapan menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, M Fajar Saka, mengatakan berbagai langkah sudah disiapkan Bawaslu. Berbagai langkah Bawaslu itu merunut gejolak dari pemilu 2019 serta pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 lalu.
Perihal persiapan tersebut, Bawaslu sudah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkup internal. Selain itu juga melaksanakan kegiatan lain berupa peningkatan pemahaman publik terkait pelaksanaan pemilu dan demokrasi.
"Pemahaman internal seperti berbagai kegiatan bimbingan teknis, simulasi-simulasi seperti simulasi pelanggaran, sengketa serta mengevaluasi kegiatan Pemilu 2019 dan 2020," papar M Fajar Saka, ditemui solotrust.com di ruangannya, Selasa (13/07/2022).
Terlebih lagi, pihaknya pun banyak beraktivitas di berbagai wilayah lain seperti adanya desa pengawasan yang sudah di bentuk. Kini sudah ada 600 desa kuat dan bebas dari praktik politik uang.
"Memilih desa-desa tertentu untuk join belajar bersama dengan Bawaslu terkait apa itu pengawasan pemilu, bahaya politik uang, dan hari ini sudah ada 600 desa di Jawa Tengah," ungkapnya.
Saka adyasta pemilu pun sudah dibentuk. M Fajar Saka menjelaskan saka adyasta merupakan kerja sama Bawaslu dengan kwartir cabang pramuka di sejumlah kabupaten dan kota. Pembentukannya ditujukan untuk memberikan pendidikan pemilu kepada anggota pramuka.
"Supaya ada pengenalan kepada adik-adik pramuka untuk memahami beberapa krida. Ada krida pencegahan, pengawasan, dan krida penanganan pelanggaran," urainya.
Diharapkan, anggota pramuka memiliki kemampuan khusus bidang pengawasan pemilu serta mengedukasi masyarakat bagaimana pemilu berlangsung.
Ada lagi kegiatan sosial Bawaslu tentang partisipasi dan persuasi dengan menggelar seminar. lebih lanjut, mengundang berbagai kelompok masyarakat. Ada tokoh pemuda, wanita, tokoh agama berdiskusi tentang biro dan pengawasan pemilu.
Bawaslu juga akan melanjutkan program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). SKPP sendiri ada beberapa level dari tingkat dasar sampai pusat.
"SKPP diikuti anak-anak muda yang baru lulus atau wartawan juga boleh. Kami ajak belajar bareng dengan waktu sekitar lima sampai tujuh hari," kata M Fajar Saka.
Selanjutnya ada berbagai seminar online yang bisa diikuti anggota Bawaslu tingkat kabupaten/kota.
"Masih banyak dilakukan webinar untuk meminimalkan anggaran," pungkasnya. (fjr)
(and_)
