Hard News

Reses, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dicurhati Pupuk Langka dan Jalan Rusak

Jateng & DIY

17 Juli 2022 22:59 WIB

Wakil Ketua Komisi XI Dolfie OFP bersama Ketua DPC PDIP Karanganyar Bagus Selo dan Wakil Bupati Karanganyar Robert Christanto saat acara Reses DPR RI Fraksi PDIP Perjuangan di kantor DPC PDIP Karanganyar, Sabtu (16/07/2022).

KARANGANYAR, solotrust.com - Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di masa reses, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mendapat curhatan (curahan hati) masyarakat terkait pupuk dan jalan rusak. Langka dan mahalnya harga pupuk masih menjadi permasalahan bagi para petani.

Permasalahan pupuk subsidi selama bertahun-tahun tetap sama. Subsidi yang tidak tepat membuat petani mengeluh karena harga pupuk kian mahal.



Langka dan mahalnya harga pupuk, menurut menurut Dolfie karena persoalan data. Dalam hal ini jumlah kebutuhan pupuk secara riil sulit diketahui.

"Terkait persoalan pupuk memang pemerintah sedang kesulitan data, berapa jumlah kebutuhan pupuk yang sebenarnya. Itu karena yang diajukan sekarang oleh pemerintah itu separuh dari yang dibutuhkan," paparnya di acara Reses DPR RI Fraksi PDIP Perjuangan di kantor DPC PDIP Karanganyar, Sabtu (16/07/2022).

Persoalan kelangkaan pupuk sejauh ini masih bisa terbantu dengan penggunaan pupuk organik dibuat petani secara mandiri.

Dolfie mengaku memiliki tim yang biasa melakukan pelatihan untuk membuat pupuk organik. Adapun bagi kelompok tani ingin belajar membuat pupuk organik akan difasilitasi.

"Nanti kalau ada kelompok tani yang perlu pelatihan akan kami fasilitasi untuk membuat pupuk organik," ujarnya.

Sementara guna mendukung pembangunan infrastruktur desa, Dolfie menyalurkan bantuan senilai Rp9 miliar di empat kecamatan, yakni Jatiyoso, Jatipuro, Jumapolo, dan Jumantono.

"Bantuan tersebut berasal dari CSR (Corporate Social Responsibility) Bank Indonesia," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo yang juga mendampingi Dolfie mengatakan, akibat pandemi dua tahun terakhir serta adanya kebijakan refocusing dana untuk penanganan Covid-19 telah berimbas di semua sektor, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Tahun 2020 lalu hanya terlaksana sepuluh persen dari APBD dan tahun ini sampai semester ini baru delapan persen. Jadi memang perlu uluran dari provinsi maupun pusat," paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Karanganyar, Rober Christanto mengapresiasi anggota DPR RI yang terjun langsung menyerap aspirasi dari para konstituen.

"Beberapa masalah terkait infrastruktur seperti perbaikan jalan rusak dan juga beberapa persoalan penting di masyarakat bisa terselesaikan," pungkasnya. (joe)

(and_)