JAKARTA, solotrust.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimis Indonesia mampu mengendalikan inflasi ditengah ancaman krisis ekonomi global dampak gejolak geopolitik dari perang Rusia-Ukraima dan perubahan iklim yang menyebabkan banyak bencana alam.
Dalam sambutannya di acara BNI Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center, Selasa (11/10), Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang terbaik di dunia.
“Indonesia pertumbuhan ekonomi di Kuartal II, kita termasuk yang terbaik di dunia, yaitu 5,44 persen,” katanya.
Ia mengklaim saat ini laju inflasi secara nasional masih terkendali bahkan setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Kita masih di bawah angka 6 persen, yaitu 5,9 persen. Ini juga tetap harus kita syukuri karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, sekarang ini (inflasi) di Argentina sudah 83,5 persen,” tutur Presiden Jokowi.
Jokowi tetap optimis bahwa keadaan moneter Indonesia masih dapat dikendalikan.
"Kita inflasi 5,9 persen dengan perubahan suku bunga di 75 basis poin. Artinya, moneter kita masih pada posisi yang bisa kita kendalikan," lanjutnya.
Ia juga mengapresiasi keseimbangan serta kerukunan antara bank sentral yaitu Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan dalam mengatur kebijakan fiskal dan moneter Indonesia.
"Untuk mengerem inflasi, kita tidak hanya urusan menaikkan suku bunga. Itu menjadi kewenangan dari Bank Indonesia, tetapi dalam praktik riil, kita juga langsung masuk ke sumbernya, yaitu kenaikan barang dan jasa," tegasnya.
Sebagai praktik riil dalam mengatasi inflasi yang dialami Indonesia, Jokowi memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk menggunakan dana transfer umum (DTU) sebesar 2 persen serta belanja tidak terduga di postur APBD masing-masing daerah.
"Misalnya, ada kenaikan bawang merah di Lampung. Sumber bawang merah ada di Brebes, karena harga bawang merah naik di Lampung, Pemda diperbolehkan untuk membeli langsung di Brebes atau menutup biaya transportasi dengan membebankan ke APBD," ucap Jokowi.
Menurutnya, cara kerja yang diterapkan Indonesia amat detail dan tidak hanya mengandalkan bank sentral saja sebagai pihak makro. Tetapi, Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia turut andil serta bergerak dalam mengendalikan serta mengelola anggaran daerah.
"Perkiraan kenaikan inflasi karena penyesuian BBM kemarin, dihitung 6,8 persen. Jatuhnya sekarang 5,9 persen karena Pemda mulai bergerak," ungkap Jokowi.
Dirinya menegaskan akan mengurangi impor dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong kolaborasi UKM dan pengusaha besar, dan melakukan hilirisasi industri. Terkini, Jokowi menyetop impor aspal dan melakukan hilirisasi nikel dan timah. (ale)
(zend)
