SRAGEN, solotrust.com - Bupati Sragen, Sigit Pamungkas menurunkan tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) terkait ramai di media sosial penjualan pupuk subsidi dipaketkan dengan pupuk lainnya.
Bupati mengatakan, pihaknya menerjunkan tim KP3 bersama dengan Pupuk Indonesia, distributor, dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk hadir ke balai desa.
"Terkait dengan viralnya permasalahan peredaran pupuk bersubsidi yang dipaketkan dengan pupuk lain di Desa Gilirejo Baru, pemerintah daerah, kami sudah menurunkan tim KP3 bersama Pupuk Indonesia, distributor, dan juga bintara," ungkapnya, ditemui awak media, Jumat (15/05/2025).
Orang nomor satu di Kabupaten Sragen menyampaikan, Kios Pupuk Lengkap (KPL) telah mengakui kesalahannya dan berkomitmen tidak akan mengulangi serta menyalurkan pupuk sesuai ketentuan berlaku. Kendati demikian, KPL tetap akan mendapatkan sanksi dari pihak Pupuk Indonesia.
"Pupuk Indonesia akan memberikan surat peringatan dan sanksi kepada KPL atas permasalahan yang ada, termasuk nanti dari distributor," bilang Sigit Pamungkas.
Pihaknya juga telah mengumpulkan seluruh distributor se-Kabupaten Sragen untuk menekankan kembali ketentuan tak boleh menjual paketan, tidak boleh bundling atas distribusi pupuk bersubsidi.
Sementara itu, terkait tudingan pupuk palsu telah menjadi ranah aparat penegak hukum, Kapolres Sragen, AKBP Petrus Parningotan Silalahi, menyatakan jajarannya telah menindaklanjuti permasalahan video yang ramai di media sosial.
"Terkait adanya indikasi dari viralisasi yang terdapat di media sosial, kami telah terima informasi tersebut. Saya perintahkan kepada jajaran untuk melakukan penyelidikan. Kalau bicara soal palsu, kami harus melakukan kegiatan-kegiatan pemeriksaan secara laboratorium," terang dia.
Kajian laboratorium akademis itulah yang disebut nantinya menjadi dasar kepolisian menentukan apakah kandungan tertera dalam kemasan sesuai dengan bahan pupuk. Pihaknya meminta masyarakat untuk bersabar dan tetap tenang, menunggu hasil penyelidikan.
"Tentu saya melihat masyarakat harus bisa menyaring pemberitaan itu. Sabar, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, dinas terkait untuk melakukan pembuktian, meredam atau mengurangi resahnya masyarakat," pungkas kapolres.
Sebelumnya, ramai di media sosial seorang pria di Gilirejo Baru menyebut adanya pupuk palsu dan harus dibeli untuk mendapatkan pupuk subsidi. Pembelian pupuk dengan sistem paket dirasa membebani para petani dan tidak sesuai ketentuan. (wah)
(and_)
