SEMARANG, solotrust.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memerintahkan seluruh bupati/wali kota di wilayahnya melakukan lockdown di tingkat rukun tetangga (RT) yang masuk kategori risiko tinggi Covid-19. Pasalnya, sudah lebih dari 7000 RT di Jateng berstatus zona merah.
“Kalau kemarin ada 5700 RT yang masuk zona merah, hari ini sudah 7000 lebih, maka saya minta harus lockdown, harus sekarang. Kalau kemarin nggak, maka sekarang harus,” tegas Gubernur Ganjar, usai rapat penanganan Covid-19 bersama Wamenkes secara online alias dalam jaringan (Daring), Senin (28/06/2021), dilansir dari Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah, jatengprov.go.id.
Ganjar Pranowo menerangkan, dengan lockdown tingkat RT, penanganan kasus Covid-19 di Jateng bisa dikendalikan. Pihak TNI/Polri sudah siap untuk melakukan pengamanan.
“Nanti pengamanan dari Babinsa/Bhabinkamtibmas. Sudah kami komunikasikan,” ucapnya.
Lebih lanjut gubernur menjelaskan, kasus Covid-19 di Jateng kian meningkat dari pekan sebelumnya. Saat ini, tercatat ada 25 kabupaten/kota di Jateng masuk zona merah.
“Saya akan kirimkan instruksi khusus. Kalau kemarin kan hanya surat edaran, rasanya kalau hanya surat edaran kurang maksimal, maka sekarang saya keluarkan perintah, instruksi. Mudah-mudahan nanti malam instruksinya sudah jadi, dan langsung saya bagikan,” jelasnya.
Ada beberapa poin dari instruksi Ganjar Pranowo kepada bupati/wali kota. Selain lockdown seluruh RT yang masuk zona merah, pihaknya juga meminta adanya keseragaman dalam penanganan Covid-19 antarwilayah di Jateng.
“Kalau kemarin saya melihat ada yang beda-beda, maka sekarang harus diseragamkan. Misalnya kalau ada satu daerah yang effort-nya (usahanya-red) bagus terkait penambahan tempat tidur di rumah sakit atau isolasi terpusat, daerah lainnya juga harus ikut. Sebab kalau tidak, maka rakyat akan cari fasilitas-fasilitas bagus di daerah tetangga,” ucapnya.
Setiap kepala daerah diminta memiliki tanggung jawab pada rakyatnya. Kalau itu dilakukan, kata Ganjar Pranowo, sinergitas akan bisa berjalan.
“Bupati/wali kota punya dong tanggung jawab pada rakyatnya di wilayah masing-masing. Jadi tolong saling membantu. Kalau masing-masing tanggung jawab pada daerahnya sendiri, maka ini akan bagus,” ucapnya.
Tak hanya itu, gubernur juga meminta kegiatan menimbulkan kerumunan agar ditunda. Bahkan, bupati/wali kota diminta tak segan melarang semua kegiatan yang berpotensi dihadiri banyak orang.
“Kalau nekat, bubarkan. Tidak boleh ragu karena kondisi ini butuh perhatian lebih serius lagi,” seru dia.
Ganjar Pranowo juga mengatakan, pengetatan yang dilakukan saat ini sebaiknya dilakukan di seluruh daerah risiko tinggi di Indonesia. Dia meyakini, pembatasan tidak bisa optimal jika hanya di wilayah teritorial salah satu pemerintahan saja.
“Ini mesti satu pulau kompak. Jadi kalau memang mobilitas warga dikurangi, mari kita bersama-sama stop mobilitasnya,” pungkasnya.
(and_)
