SOLO, solotrust.com - Tiga tahun sistem zonasi SMA diterapkan, selama itu pula masyarakat Kecamatan Pasar Kliwon Solo mesti kesulitan mendaftarkan diri ke SMA negeri. Terlebih, di Solo tidak ada satupun SMA negeri di kecamatan Pasar Kliwon dan Laweyan. Beberapa pendaftar pun mesti gigit jari lantaran gagal lolos zonasi.

Sejak tahun lalu dan tahun ini, pemerintah kota (pemkot) melalui pemerintah kecamatan serta para pemangku kebijakan mengupayakan untuk tetap menampung lulusan SMP Pasar Kliwon untuk dimasukan ke SMA negeri lewat program sekolah virtual.

Pada tahun ini terdapat kuota satu rombongan belajar (rombel) sebanyak 36 peserta didik untuk mengikuti kelas virtual. Sekolah virtual itu disediakan SMAN 2 Solo yang berada di kecamatan Banjarsari.

Anggota Komisi 4 DPRD Solo, Ekya Sih Hananto menyebut pihaknya sebenarnya mengupayakan 2 rombel untuk mencukupi kuota dari Pasar Kliwon. Hanya, sejauh ini baru 1 rombel yang disetujui.

"Tahun kedua ada solusi kelas virtual dan tahun ketiga, dulu usulan kita 2 rombel. Kalau memang seperti ini usulan kita 2 rombel, tetapi yang disepakati 1 rombel," ujar Eky kepada awak media saat sosialiasi sekolah virtual di Kantor Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Selasa (5/7) siang.

Ia mengakui masih banyak pro-kontra terkait penerapan sekolah virtual. Terlebih diungkapkan masih banyak orang tua peserta didik yang mengeluhkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pihaknya bersama beberapa pihak lain juga mengupayakan agar peserta didik ini tetap dapat mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM).

"Masih ada keragu-raguan sih dari orang tua itu, penginnya  sih tatap muka, Terus masukan lagi dari Pak Rudy (Mantan Wali Kota Solo) kalau virtual full satu bulan sampai 3 tahun kan menjemukan, terus kuotanya [internet] banyak mahal di kuota, maka usulan ada virtual yang satu minggu PTM," tuturnya.

Hanya saja untuk hal tersebut pihak sekolah dan pemkot mesti menyediakan kelas untuk menampung peserta didik virtual.

"Ini ada tatap muka kendalanya nggak punya sekolah di SMAN 2," tambahnya.

Pihaknya pun mengusahakan mencari beberapa kelas di Pasar Kliwon yang dapat dijadikan alternatif untuk dapat digunakan sebagai selingan kelas virtual SMAN 2 Solo. Jika memungkinkan akan segera diusulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah (Jateng) dan Gubernur Jateng.

"Kalau pemkot bisa menyediakan kelas satu kelas, mungkin kita akan pertimbangkan untuk diusulkan ke Dinas dan Pak Gubernur untuk ada tatap muka raketang satu minggu, saya sudah koordinasi dengan Wawali (Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa), di sini ada lahan SD yang tidak berfungsi, kemudian SD Wiropaten ada dua kelas," paparnya.

Ia menyebut, untuk solusi jangka panjang, akan segera dibangunkan gedung SMAN baru di Pasar Kliwon. Paling masuk akal, rencanannya akan ada gedung/kampus 2 SMAN 2 di kecamatan tersebut. Beberapa lahan milik pemkot pun disiapkan.

Usulan itu sebenarnya sudah dan diajukan sejak zonasi diberlakukan. Hanya, belum ada persetujuan dari Disdikbud Jateng.

"Pemkot waktu itu Pak Rudy dan DPRD sudah memberikan sebagian tanah HP01 diberikan ke SMAN 2 seluas 3 ribu meter, tetapi sampai saat ini belum ada proses pembangunannya. Alasannya dari provinsi standar SMA itu4 ribu sekian, makanya ini menjadi tarik ulur lagi, kemarin bagaimana kita di awal-awal kalau disampaikan kita bisa memotong lahan HP01 seluas lahan tersebut. Sempat muncul wacana akan dibuat SMAN 2 kampus 2, yang kampus 1 tetap di sana yang kampus 2 itu di Mojo [Pasar Kliwon]," jelasnya.

Salah satu lahan yang disiapkan itu berada di Lapangan Kenteng dan diusahakan akan segera dibangun gedung SMAN untuk 2023 nanti.

Namun, hingga belum adanya kejelasan terkait sekolah baru saat ini, sekolah virtual tetap menjadi solusi. Kendati diakuinya solusi itu belum benar-benar memyelesaikan masalah.

"Virtual ini solusi tetapi belum yang solutif," pungkasnya.

Sementara itu terkait pelaksanaan, Camat Pasar Kliwon Ahmad Khoironi mengungkapkan hingga Senin (5/7) sudah ada 37 pendaftar. Namun 2 pendaftar lain mengundrkan diri. Kemungkinan, Pasar Kliwon akan menutup pendaftaran sekolah virtual.

Terlebih, dalam waktu dekat pemerintah kecamatan setempat harus segera menyerahkan data ke provinsi. Ia berharap peserta didik virtual yang mendaftar ini akan mendapatkan hak dan kewajiban seperti peserta didik lainnyam

"Pokoknya mereka memberi target sekitar tanggal 7 Juli harus sudah masuk ke sana.

Tanggal 8-9 sebelum ajaran baru sebisa mungkin sama dengan yang kelas reguler, harapannya seperti itu," tuturnya. (dks)

(zend)