BOYOLALI, solotrust.com – Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Diskopnaker) Kabupaten Boyolali menggelar rapat pleno terkait usulan upah minimum kabupaten (UMK).

Kepala Diskopnaker Kabupaten Boyolali, M Arief Wardianta, mengungkapkan dalam rapat dihadiri unsur pemerintah, pengusaha, serikat buruh, dan sejumlah pakar mengemukakan pendapat masing masing. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023 dengan mempertimbangkan beberapa komponen.

“Sesuai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, ada beberapa komponen yang kita perhatikan, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga komponen baru, yaitu alfa. Alfa itu dilihat dari produktivitas kerja dan kesempatan kerja yang ada di Boyolali,” katanya, saat dijumpai di ruang kerjanya, Jumat (02/12/2022).

Dijelaskan, ada beberapa pendapat terkait penentuan angka alfa dalam pengambilan keputusan. Pihak dewan pengupahan pemerintah sepakat memakai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dengan rentang alfa 0,15-0,25. Sementara dewan pengupahan dari unsur serikat buruh memakai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dengan rentang alfa 0,30. Adapun beberapa perusahaan memakai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dengan minimal rentang alfa 0,15.

Mempertimbangkan usulan dari berbagai pihak, M Arief Wardianta menyampaikan angka usulan kenaikan UMK Kabupaten Boyolali ke bupati. Setelah melalui pertimbangan dari pihak terkait, baik perusahaan, pekerja, bupati mengusulkan UMK Kabupaten Boyolali 2023 dengan nilai alfa 0,18.

“Itu berarti UMK yang kami usulkan kepada gubernur akan ditetapkan 7 Desember 2022 sebesar Rp2.155.712,29. Kalau dilihat persentasenya, kita naik 7,23 persen dibandingkan dengan UMK 2022,” terangnya.

Usulan ini naik sebesar Rp145.413 jika dibandingkan usulan UMK Kabupaten Boyolali 2022, yakni Rp2.010.299,30.

M Arief Wardianta berharap adanya usulan kenaikan UMK Kabupaten Boyolali 2023 dapat mengakomodasi semua kepentingan, khususnya dari pihak perusahaan dan pekerja serta dapat dilaksanakan sebaik baiknya. (jaka)

(and_)