SEMARANG, solotrust.com - Penghasilan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berbanding lurus dengan kontribusi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tusi).
ASN harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang mereka peroleh dari negara setiap bulan dengan kinerja optimal.
Penegasan ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Kanwil Kemenkumham Jateng), Tejo Harwanto dalam amanatnya sebagai pembina apel pagi, Selasa (03/10/2023).
"Tidak bisa kita pungkiri bahwa penghasilan yang kita dapatkan per bulan, gaji, tunjangan, dan lain-lain, yang diberikan negara melalui pemerintah yang berasal dari pajak masyarakat kepada kita, itu harus memiliki kontribusi pelaksanaan kinerja," tegas Tejo Harwanto.
Lebih mendalam, menurut mantan kepala Lapas Ambarawa itu, kontribusi ASN tidak sebatas menggugurkan kewajiban, namun harus akuntabel secara kualitas dan kuantitas.
"Ada satu masukan dari alim ulama bahwa (penghasilan) halal untuk sesuatu yang menjadikan kita sehat dan lain sebagainya, bukan hanya karena pekerjaan kita bertentangan dengan satndard operational procedure (SOP) atau regulasi yang dijalankan, tapi karena kualitas pekerjaan yang kita lakukan," jelas Tejo Harwanto.
"Kita punya target kinerja yang berasal dari prioritas nasional. Target kinerja tidak luput dari tugas dan fungsi wewenang serta tanggung jawab masing-masing," ujar Tejo Harwanto.
"Saya yakin dan percaya masing-masing pegawai punya tugas dan fungsi. Masing-masing pegawai punya wewenang dan tanggung jawab. Target kinerja itu ujungnya kesejahteraan masyarakat, maka jalankan itu secara profesional," imbuhnya.
Kakanwil kemudian coba menggambarkan bagaimana karakter ASN istimewa.
"Karakter pegawai-pegawai yang selesai melaksanakan tusi dan menambah kinerjanya, itu orang-orang yang luar biasa," terang Tejo Harwanto.
"Tusinya sudah selesai, tapi dia masih menambah pekerjaan di luar tusinya. Ini karakter yang istimewa," tambahnya.
Melanjutkan, menurutnya karakter kedua adalah ASN hanya melaksanakan tusi, namun secara maksimal. Ketiga, melaksanakan tusi, namun tidak maksimal.
"Keempat lebih parah, yaitu tidak melaksanakan tusi sama sekali," tegas Tejo Harwanto.
"Pegawai seperti ini hanya menjadi duri dalam daging. Menjadi benalu yang menghancurkan organisasi," sambungnya.
Terkait hal ini, kakanwil mengharapkan adanya pengawasan dari masing-masing pejabat dan atasan langsung agar pelaksanaan kinerja tetap on the track.
Mengikuti apel pada kesempatan ini, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, pejabat administrasi, fungsional, pelaksana serta PPNPN Kantor Wilayah.
(and_)
