SEMARANG, solotrust.com - Merujuk hasil evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi mengungkapkan pemenuhan data dukung RKT belum berjalan optimal.
Masih banyak UPT di seluruh wilayah Indonesia mencapai target seratus persen.
"Sangat-sangat belum optimal atau masih sangat sedikit yang optimal," tegas Lilik Sujandi, saat memberikan arahan dalam kegiatan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Triwulan III 2023 berlangsung secara virtual dari BPSDM Hukum dan HAM, Selasa (10/10/2023).
Dia berharap, kegiatan evaluasi RKT bisa menghasilkan optimalisasi pemenuhan data dukung.
Lilik Sujandi menjelaskan, reformasi birokrasi merupakan program prioritas Presiden RI Joko Widodo. Reformasi birokrasi berkesinambungan harus berdampak kepada masyarakat.
"Reformasi birokrasi merupakan elemen capaian kinerja kita, jadi harus dilakukan dengan sebaik mungkin, optimal, dan efesien," kata dia.
Terkait itu akan dilakukan langkah-langkah lebih tegas untuk mencapai target dimaksud. Salah satunya dengan "mengandangkan" mereka di Inspektorat Jenderal dan masuk daftar pengawasan.
Merespons sekaligus menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Hajrianor, menegaskan pelaksanaan reformasi birokrasi harus berjalan cepat, tepat, dan berdampak.
Sebagai langkah konkret, Hajrianor mengharapkan pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) bisa tercapai optimal dan memadai.
"Harus bisa seratus persen. Harapannya semua UPT bisa memenuhi data dukung RKT secara optimal dan memadai," tegas Hajrianor, ditemui di ruangannya.
"Pemenuhan data dukung merupakan representasi dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Jadi ini bukan hanya sekadar pemenuhan data dukung. Ini merupakan potret bagaimana kita bekerja, berkinerja, dan bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," imbuhnya.
Hajrianor mengutarakan, kantor wilayah akan melakukan beberapa langkah akselerasi guna mendukung target.
"Kami akan dorong terus UPT untuk menyelesaikan data dukung hingga deadline yang telah ditentukan," ucap Hajrianor.
"Beberapa UPT yang benar-benar masih tidak optimal akan kami panggil ke kantor wilayah. Kami berikan treatment khusus, bila perlu akan kami dampingi hingga selesai," tambahnya.
Pernyataan ini menjadi komitmen Korps Pengayoman Jawa Tengah terkait pelaksanaan reformasi birokrasi.
(and_)
