BOYOLALI, solotrust.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dan Palang Merah Indonesia (PMI) Boyolali melakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau memorandum of understanding (MoU) terkait kerja sama bidang kesehatan, penanganan masalah sosial, penanggulangan bencana, peternakan, dan pelayanan darah.
Kegiatan digelar di Ruang Merbabu Kantor Bupati Boyolali, Rabu (18/09/2024), dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Wahyu Irawan dan Sekretaris Daerah Wiwis Trisiwi Handayani.
Ketua Palang Merah Indonesia Boyolali, Sunarno mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan bentuk keseriusan pemkab dalam mendukung PMI untuk menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan sesuai undang-undang dan aturan berlaku.
"Pelayanan PMI meningkat signifikan, seperti penyediaan darah yang aman dan berkualitas, penyelenggaraan penanggulangan bencana pra, saat, dan pascabencana, berbagai bantuan sosial bagi kelompok rentan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan terjangkau dan berkualitas, serta berbagai pembinaan relawan dari usia anak, remaja, dan dewasa," urainya.
Penandatanganan MoU ini bertepatan dengan ulang tahun ke-79 PMI yang jatuh pada 18 September 2024. PMI akan terus berusaha lebih mandiri dengan investasi usaha dan tetap mengedepankan akuntabilitas serta transparansi sebagai lembaga kemanusiaan.
“Kami sangat berharap PMI dapat ikut berkontribusi lebih besar dalam mengatasi masalah lingkungan, kebencanaan, perubahan iklim, stunting, dan krisis kesehatan di wilayah Kabupaten Boyolali,” harap Sunarno.
Sementara itu, Wabup Boyolali, sekaligus Ketua Dewan Kehormatan PMI, Wahyu Irawan, mengatakan dengan adanya penandatangan MoU ini bisa menjadi payung hukum dalam rangka bersinergi dan bekerja sama mengatasi masalah kemanusiaan.
“Mudah-mudahan dengan MoU ini menjadikan kerja sama antara PMI dan pemkab menjadi lebih kuat serta lebih mantap lagi dalam melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan,” harapnya.
Perwakilan PMI pusat, Cri Sajjana Prajna Wekadigunawan mengapresiasi kinerja PMI Boyolali dapat menjadi contoh bagaimana memprakarsai pembentukan kerangka hukum untuk kemitraan melalui kesepakatan bersama (MoU) dan perjanjian kerja sama.
Secara teknis, baik dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya menjadi landasan untuk meningkatkan kerja sama pencegahan dan pengendalian zoonosis serta penyakit infeksi baru, khususnya dalam pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat.
“Terima kasih sangat mendalam kepada seluruh pihak yang selama ini telah bekerja bersama dengan baik, mewujudkan kesiapan dalam pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit infeksi baru,” ujarnya. (jaka)
(and_)
