SOLO, solotrust.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, secara resmi membuka Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, serta Kabupaten Wonogiri, Rabu (05/02/2025).

Acara bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sebagai Kantor Sekretariat MPD Surakarta ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan kewajiban notaris di wilayah tersebut berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk para ketua, wakil ketua, dan anggota MPD Notaris, atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas pengawasan.

“Bapak dan ibu sebagai perpanjangan tangan menteri hukum memiliki tanggung jawab yang tidak ringan untuk membina dan mengawasi seluruh notaris dalam satu kabupaten atau kota,” ujarnya.

Heni Susila Wardoyo juga menjelaskan, Jawa Tengah termasuk dalam tiga provinsi dengan jumlah notaris terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 2.705 notaris. Hal ini, menurutnya, mencerminkan pentingnya peran notaris dalam mendukung aktivitas perekonomian nasional.

Kendati demikian, Heni Susila Wardoyo mengingatkan adanya tantangan besar terkait efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

“Kondisi ini mengakibatkan keterbatasan anggaran, termasuk dalam pemberian honorarium anggota majelis pengawas notaris dan majelis kehormatan notaris,” tambahnya.

Oleh karena itu, Heni Susila Wardoyo mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi guna memastikan pengawasan tetap berjalan secara efektif.

Selain itu, rapat ini juga memiliki tujuan menggali informasi terkait temuan pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan notaris, mengidentifikasi berbagai kendala dihadapi Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menjalankan tugas pengawasan, serta menghimpun masukan penting sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Hal ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap profesi notaris, sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat semakin profesional dan akuntabel. Turut mendampingi dalam kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin dan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Deni Kristiawan beserta jajaran.

(and_)