BOYOLALI, solotrust.com - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. Pada Jumat (18/07/2025), Kementerian Ketenagakerjaan bersama PT Pos Indonesia (Persero) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kembali menyalurkan BSU di Kantor Pos Boyolali, Jawa Tengah.

Penyaluran bantuan ini mendapat perhatian langsung dari Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka yang hadir di lokasi bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Boyolali menjadi lokasi ketiga penyaluran BSU, setelah sebelumnya wapres meninjau penyaluran BSU di Kantor Pos Cabang Tangerang, Banten, dan  Fatmawati, Jakarta Selatan.

Dalam keterangannya, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan, program BSU menunjukkan kemajuan signifikan. Ia mengimbau agar bantuan yang diterima digunakan untuk keperluan produktif dan bermanfaat.

"Bulan Juli ini kan masuk tahun ajaran baru. Mungkin yang anak-anaknya masih sekolah, BSU-nya bisa digunakan untuk membeli peralatan sekolah atau kebutuhan sehari-hari," ujarnya, dilansir dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI, kemnaker.go.id.

Wapres juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah untuk aktif memantau agar penyaluran BSU tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi para penerima.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, menjelaskan hingga 18 Juli 2025, BSU telah disalurkan kepada 13,8 juta pekerja atau 86,66 persen dari total 15,9 juta pekerja yang memenuhi kriteria secara nasional.

Khusus untuk wilayah Jawa Tengah, BSU telah diterima 2.023.415 pekerja. Sementara di Kabupaten Boyolali, sebanyak 84.414 pekerja telah menerima bantuan tersebut.

"Artinya, penyaluran BSU ini benar-benar telah sampai langsung ke masyarakat," kata Immanuel Ebenezer.

Wamenaker juga menekankan, segala bentuk bantuan, termasuk BSU tak boleh mengalami pemotongan. Jika terjadi, hal itu merupakan pelanggaran serius.

"Pemotongan bantuan merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh kita toleransi sedikit pun," tegasnya.

Di tempat sama, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menambahkan, BSU diterima masyarakat Boyolali berfungsi sebagai stimulus dan akan menjadi contoh bagi wilayah lain di Jawa Tengah.

"Pemerataan bantuan akan terus diupayakan sesuai dengan arahan wapres dan wamenaker agar bantuan digunakan secara bijak untuk kebutuhan pribadi dan keluarga," kata dia.

(and_)