KARANGANYAR, solotrust.com - Ratusan kepala desa (Kades) di Kabupaten Karanganyar mengikuti workshop bertajuk Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di ruang paripurna Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar, Rabu (30/07/2025).

Acara ini digelar dengan tujuan utama untuk meningkatkan kapabilitas dan pemahaman para pengelola keuangan desa, memastikan setiap rupiah anggaran desa dapat memberikan dampak maksimal bagi kemakmuran warga.

Acara dihadiri Bupati Karanganyar Rober Christanto serta para narasumber anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jawa Tengah Casytha Arriwi Kathmandhu, Kepala BPKP Jateng Buyung Wiromo Samudro, perwakilan dari Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Tengah Budi Ari Prasetyo, dan perwakilan dari Dispermadesdukcapil Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Bupati Karanganyar, Rober Christanto, menyampaikan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Adanya workshop ini diharapkan dapat menambah kecakapan para pengelola pemerintahan desa untuk meningkatkan kemakmuran desa dan warganya. Pihaknya menekankan, pengelolaan keuangan tepat sasaran adalah fondasi utama bagi kemajuan desa.

"Workshop ini tidak hanya menjadi ajang peningkatan kapasitas, tetapi juga wadah kolaborasi antarlembaga,” kata bupati.

Sementara itu, anggota DPD RI Jawa Tengah, Casytha Arriwi Kathmandhu, menyebut kehadirannya bersama mitra kerja merupakan bagian dari tugas pengawasan dewan.

"Kami datang dalam acara workshop bersama mitra kerja dalam melakukan pengawasan, yaitu BPKP dan Ditjen Kementerian Keuangan agar para pengelola pemerintah desa tidak ribet dan bingung dalam pengelolaan dana desa dan Koperasi Merah Putih," ungkapnya.

Lebih lanjut, Casytha Arriwi Kathmandhu menjelaskan tentang penyederhanaan regulasi dan penyediaan panduan secara jelas agar perangkat desa dapat bekerja tanpa hambatan birokrasi.

Adapun dari sisi perbendaharaan negara, perwakilan dari Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Tengah, Bayu Adi Prasetyo, menyampaikan harapannya agar tata kelola keuangan dana desa semakin benar dan tepat sasaran sehingga dapat meminimalisasi potensi kebocoran.

“Kita berharap dana desa tahap dua untuk Karanganyar segera cair, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung kelancaran program pembangunan desa,” bilang dia.

Bayu Adi Prasetyo juga menyoroti pentingnya peningkatan status desa mandiri di Karanganyar. Tercatat dari 162 desa, saat ini baru 24 desa berstatus mandiri. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan, sekaligus peluang bagi Karanganyar untuk terus berinovasi dan mengembangkan potensi desa.

Di lain pihak, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah, Buyung Wiromo Samudro, mengatakan BPK melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pihaknya mengakui, meski pembangunan desa belum sepenuhnya memuaskan, namun kontribusinya dalam penurunan angka kemiskinan di Indonesia sangat signifikan.

Buyung Wiromo Samudro juga menyoroti perlunya keselarasan antarkementerian dalam regulasi terkait dana desa, serta pentingnya pengelolaan koperasi desa oleh individu kapabel dan memahami administrasi keuangan dengan baik.

"Perencanaan dan pelaksanaan program harus dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dan regulasi yang ada. Hal ini akan membuat pengelolaan keuangan menjadi tepat sasaran,” pungkasnya. (joe)

(and_)