JAKARTA, solotrust.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mencanangkan program seratus hari kerja pertamanya dengan mengandalkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Hal ini dilakukan agar polisi lalu lintas tidak perlu lagi melakukan tilang di lapangan.
Rencana Kapolri itu langsung direspons Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono dengan membentuk Satgas ETLE nasional. Satgas ini akan menyiapkan fasilitas untuk memasang ETLE secara nasional di jalan raya.
“Salah satunya di bidang lalu lintas dan penegakan hukum berbasis IT, kami tindak lanjuti untuk membuat program penegakan hukum yang kami sebut ETLE,” ungkap Kakorlantas Polri di Gedung NTMC Polri melalui keterangan resminya, Senin (01/02/2021), dilansir dari Portal Berita Resmi Polri, TribrataNews.
Adapun untuk tahap pertama, Korlantas akan meluncurkan ETLE nasional di tiga Polda dan empat Polresta, yakni Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Riau. Sementara empat Polresta, yakni Polresta Jambi, Polresta Gresik, Polresta Batam, dan Polresta Padang.
Total ada 166 kamera CCTV dipasang untuk memonitor arus lalu lintas di Polda dan Polresta tersebut. Peluncuran ETLE nasional tahap I akan dipimpin langsung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pada 17 Maret 2021 di gedung Korlantas Polri, diikuti seluruh Dirlantas Polda se-Indonesia secara virtual.
Nantinya ETLE nasional ini akan terpasang di seluruh jalan raya wilayah Indonesia. Pemerintah daerah (Pemda), lanjut Irjen Pol Istiono juga akan mendukung langkah itu.
“Semua kan bertahap, dari Pemda juga dukung kami, nanti tinggal disinkronkan saja,” jelasnya.
Satgas ETLE Nasional sendiri akan dipimpin Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Kushariyanto dengan wakilnya Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusuf.
ETLE sendiri sebenarnya sudah digunakan di beberapa wilayah. Tilang elektronik ini mengandalkan kamera CCTV terpasang di jalan raya untuk mendeteksi pelanggar lalu lintas secara otomatis. Nantinya, pelanggar lalu lintas akan dikirimkan surat tilang ke alamat rumah sesuai tertera di data kendaraan.
Sebelumnya, Kapolri dalam paparannya saat fit and proper test sebelum dilantik sebagai Kapolri menginginkan polisi lalu lintas tidak perlu lagi melakukan tilang di lapangan. Selain effisien, menggunakan ETLE dapat mengurangi potensi praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
“Khusus di bidang lalu lintas penindakan pelanggaran lalu lintas secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau biasa disebut dengan E-TLE," jelas Jenderal Pol Listyo Sigit dalam fit and proper test di DPR, Rabu (20/01/2021) lalu.
"Ke depan saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan kemudian mengatur lalin yang sedang macet, tidak perlu melakukan tilang. Ini kami harapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri, khususnya di sektor pelayanan lini terdepan, yaitu anggota kami di lalu lintas," sambung Kapolri.
(redaksi)
