KLATEN, solotrus.com - Tim Satgas Pencegahan Korupsi Direktorat Wilayah III Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan koordinasi Monitoring Centre of Preventation (MCP) bersama pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten di pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (19/04/2022). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pencegahan korupsi di wilayah Klaten.
Satgas Pencegahan Korupsi KPK RI, Azril Zah mengungkapkan, kedatangan tim KPK sebagai bentuk pendampingan kepada pemkab Klaten. Kegiatan serupa juga dilaksanakan bersama pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia.
“Intinya dari pemantauan ini adalah bagaimana agar pemerintahan daerah dalam melaksanakan tanggung jawab, akuntabel, dan bebas korupsi,” ungkapnya, dikutip dari Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah, jatengprov.go.id.
MCP merupakan aplikasi atau dasbor dikembangkan KPK guna melakukan pantauan pencapaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia.
Sebelumnya, KPK mendorong upaya perbaikan tata kelola pemkab Klaten berbasis hasil pengukuran MCP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) pada 2021.
“MCP ini meliputi delapan intervensi bidang, yakni pengelolaan APBD, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset, serta dana desa,” beber Azril Zah.
Adapun untuk melihat pencapaian kinerja dan perubahan tata kelola pemerintahan lebih baik, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Klaten harus saling bekerja sama guna melengkapi data untuk dimasukkan dalam MCP. Azril Zah meminta jajaran kepala dan OPD tidak perlu khawatir jika menemui kendala.
“Sampaikan kepada kami jika ada kendala, KPK akan melakukan pendampingan agar capaiannya menjadi lebih baik. Nanti akan bersama-sama dengan kendalanya seperti apa dan tindakan apa yang diperlukan,” ucapnya.
Bupati Klaten, Sri Mulyani mengapresiasi langkah KPK membantu kinerja pemkab Klaten menjadi lebih baik. Diharapkan kehadiran tim KPK memberikan manfaat untuk pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Klaten lewat arahan maupun saran diberikan.
“Saya sampaikan kepada seluruh jajaran dan kepala perangkat daerah, tim KPK hadir untuk membantu kita memberikan petunjuk bagaimana melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai ASN. Kehadiran tim KPK ini diharapkan membantu mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggung jawab, dan antikorupsi,” katanya.
(and_)
