KARANGANYAR, solotrust.com - Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) terdiri atas masyarakat adat dan penghayat kepercayaan di Indonesia meminta pemerintah memberi ruang berekspresi dan melestarikan kearifan lokal sesuai konstitusi. Selain itu juga memperjuangkan kesetaraan haknya tanpa diskriminasi.

Hal ini disampaikan Ketua DPP Himpunan Penghayat Kepercayaan, Hadi Prajoko usai pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) IX HPK terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersama Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo di Gedung DPRD Karanganyar, Jumat (23/06/2023).

Hadi Prajoko berharap pemerintah melindungi hak masyarakat adat sesuai sila kelima Pancasila.

“Kita berharap agar pemerintah melindungi hak masyarakat adat sesuai sila kelima Pancasila serta diberikan keleluasaan dalam melaksanakan hukum adat, serta ruang untuk mempertahankan sisa-sisa peninggalan nenek moyang sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa," harapnya.

Hadi Pradjoko menambahkan, terdapat 1678 organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Mereka eksis jauh sebelum masuknya agama di Indonesia. Kearifan lokal yang dihasilkannya bernilai luhur, seperti kesenian, kerajinan, dan budi pekerti.

"Keberadaan masyarakat adat dan penghayat kepercayaan memang sudah diakui pemerintah, bahkan dibentuk Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kemendikbud, namun begitu dirasa masih kurang mewakili," paparnya.

Dalam rangkaian kegiatan Munas IX HPK digelar selama tiga hari, selain pelantikan ketua dan tim formatur juga memberikan literasi kepada pemerintah perihal masyarakat adat dan kaum penghayat kepercayaan. Banyak hal masih dirasa bentuk diskriminasi, seperti sulitnya mengakses dokumen kependudukan, perizinan, serta hak perkawinan.

Bendahara Munas IX HPK sekaligus Ketua DPC HPK Kabupaten Karanganyar, Toni Hatmoko, mengatakan munas dihadiri 200 perwakilan dari masyarakat adat se-Indonesia. Munas diisi pula pameran Keris Kamardikan dan workshop keris pada 23 hingga 25 Juni 2023.

“Kabupaten Karanganyar memiliki historis penghayat kepercayaan. Di lereng Lawu ini awal dilahirkan para penghayat. Organisasi yang dibentuk tahun 1947 ini kembali eksis sekarang. Karanganyar ada enam organisasi penghayat yang terdaftar di pemerintah Kabupaten Karanganyar," bebernya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam sambutannya mengatakan nilai-nilai di masyarakat adat menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Selain itu juga menjaga kebudayaan agar selalu dirawat karena merupakan peninggalan nenek moyang.

“Harapannya untuk Munas IX HPK di Karanganyar ini agar kebudayaan dikembangkan. Pesan untuk para anggota HPK yang berada di seluruh wilayah Indonesia agar selalu menjaga bersama-sama kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia," kata Ganjar Pranowo. (joe)

(and_)