SEMARANG, solotrust.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang melakukan audiensi dengan pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Kamis (21/09/2023).
Anjangsana dilakukan ini bertujuan mengenalkan wajah baru anggota Bawaslu Kota Semarang periode 2023-2028 dan membincangkan terkait dukungan pemerintah kota dalam pengawasan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Hadir secara lengkap, ketua, anggota dan kepala sekretariat di lantai delapan Gedung Balai Kota Semarang. Pada kesempatan ini, Bawaslu Kota Semarang diterima secara hangat wali kota Semarang, asisten pemerintahan Setda Kota Semarang, kepala Badan Kesbangol Kota Semarang dan kepala Bapenda Kota Semarang.
Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman dalam kesempatan itu menyampaikan agar tidak henti-hentinya pemerintah Kota Semarang melalui pejabat pembina kepegawaian untuk terus menggaungkan semangat menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Ia juga mengapresiasi gelaran deklarasi netralitas ASN beberapa waktu lalu di 16 kecamatan dan puncaknya di halaman Balai kota.
Selain itu, Arief Rahman didampingi anggota juga meminta dukungan pemerintah kota dalam rangka menangkal praktik politik uang berpotensi terjadi pada perhelatan pemilu 2024 di Kota Semarang.
"Kami sudah memiliki sepuluh kelurahan antipolitik uang dan kelurahan pengawasan, bahkan baru saja kami kumpulkan 32 lurah untuk dapat berkolaborasi dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan guna perluasan wilayah antipolitik uang," ungkapnya saat audiensi.
Melalui inovasi tersebut, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu merespons baik dan menawarkan beberapa program kolaborasi yang bisa dilakukan.
"Itu hal baik, nanti kita kolaborasikan saja dengan kegiatan yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang menaungi kepemiluan," kata wali kota.
Wanita akrab disapa Mbak Ita ini membeberkan, nanti akan digerakkan melalui program smart RT dan RW serta beberapa program sosialisasi lain agar Bawaslu hadir di dalamnya untuk melakukan sosialisasi.
Selain sosialisasi terkait antipolitik uang, diharapkan nantinya ada deklarasi secara serentak dan dilakukan di seluruh kelurahan se-Kota Semarang agar bahaya politik transaksional di kalangan masyarakat dapat dicegah sedari dini.
"Kami akan berkolaborasi dan mematuhi segala aturan yang telah diatur untuk menyukseskan pemilu 2024," pungkas Mbak Ita.
(and_)
