SEMARANG, solotrust.com - Para pegawai di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mulai bertugas setelah libur Lebaran, Selasa (16/04/2024). Pemkot menerapkan sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 15 persen jika didapati ada yang membolos.
Kegiatan ini dimulai dengan apel pagi, dilanjutkan pemberian penghargaan dan apresiasi kepada petugas yang tidak libur selama cuti bersama Lebaran 2024. Seperti petugas penyapu jalan, petugas inlet dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Dinas Perhubungan, dan petugas Disperkim hingga petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Tak hanya itu, momen Idulfitri juga kental terasa, terlebih dengan digelarnya halal bihalal dan saling bersalaman memaafkan di halaman Balai Kota Semarang.
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tidak menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pascalibur Lebaran.
"Sudah sepuluh hari mereka libur sehingga sekarang waktunya untuk berbenah, mulai melakukan pelayanan normal kembali," kata Mbak Ita, sapaan akrab Hevearita Gunaryanti Rahayu di halaman Balai Kota Semarang.
Kendati libur Lebaran, pelayanan di setiap kantor kelurahan dan kecamatan tetap berjalan, namun belum berlangsung penuh.
"Hari ini saya minta mereka untuk bekerja, bersih-bersih dulu karena selama sepuluh hari libur pasti ada debu, kotoran-kotoran yang ada di kantor masing-masing. Dengan begitu, kalau bekerja bisa lebih nyaman dan lebih semangat," kata wali kota.
Mbak Ita mengaku Pemkot Semarang tidak memberlakukan WFH, bahkan memberikan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) jika didapati ada yang membolos.
"Saya minta untuk ada laporan, bahkan akan saya lakukan sidak (inspeksi mendadak-red) ke pelayanan, termasuk kelurahan, kecamatan, dan fasum (fasilitas umum)," imbuhnya.
Wali kota juga mengungkapkan ada beberapa ASN telah mengajukan izin lantaran hal mendesak, seperti ada keluarga meninggal maupun kondisi kesehatan buruk. Pihaknya tentu saja memberikan kelonggaran-kelonggaran.
"Semalam beberapa izin ke saya, seperti camat Ngaliyan karena kakak iparnya meninggal sehingga menyampaikan izin. Ada juga staf ahli, Pak Agus sedang pemulihan lantaran masih sakit. Kalau tidak izin akan ada sanksi," jelas Mbak Ita.
"Ya kan sudah libur sepuluh hari, masak masih kurang puas. Nanti kalau ada tambahan libur, inginnya libur terus," lanjut dia.
Senada, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Joko Hartono, menyebut jika imbauan disampaikan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tentang WFH hanya untuk mengurangi kemacetan. Sementara Kota Semarang tidak menerapkan WFH lantaran lalu lintas lancar.
"Alhamdulillah lalu lintas lancar sehingga semua pegawai hari ini sudah kembali ke Semarang. Kami akan lakukan pengecekan, sidak ke OPD dan tentunya kami juga sudah punya absen deteksi wajah berdasarkan lokasi. Itu nanti akan terdeteksi di sana," terangnya.
Adapun hingga saat ini BKPP belum menerima laporan adanya ASN membolos.
"Kami pastikan akan sidak lapangan," ucap Joko Hartono.
Terkait sanksi bagi ASN membolos, ia mengaku akan ada pemotongan TPP 15 persen per hari bagi yang ketahuan membolos.
"Sanksi kalau nanti ketahuan kawan-kawan ASN tidak masuk pada hari ini, dia akan kena potongan TPP 15 persen. Besar sekali potongannya, kalau gaji tetap utuh. Satu harinya potongan 15 persen, dia tidak masuk delapan hari ya sudah habis semua TPP-nya," papar Joko Hartono. (fjr)
(and_)
