SOLO, solotrust.com - Pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu langkah strategis guna memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto dan ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, mengatakan Sekolah Rakyat bukan program Kementerian Sosial, namun program riil presiden yang diamanahkan kepada Kementerian Sosial melalui Inpres Nomor 8/2025.

“Jadi kami ini ibaratnya diminta untuk jadi tim kesebelasan. Owner kesebelasan ini pak presiden, kebetulan kami diminta jadi kapten tim kesebelasan itu,” ucapnya dalam Media Briefing bertajuk ‘Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat’ di Monumen Pers Nasional, Solo, Minggu (20/07/2025), dilansir dari laman resmi Kementerian Sosial RI, sekolahrakyat.kemensos.go.id.

Dalam forum digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ini, Robben Rico mengungkap data mengejutkan. Disebutkan, sebanyak 227 ribu anak usia Sekolah Dasar (SD) di Indonesia belum pernah sekolah atau putus sekolah. Angka ini melonjak drastis di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 499 ribu anak dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 3,4 juta anak.

“Sebetulnya kesimpulannya kan pengangguran terselubung. Apa mungkin bisa bekerja tanpa punya ijazah SMA. Nah itulah yang kemudian ingin kita selesaikan,” tegas dia.

Jawa Tengah menjadi provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi kedua di tingkat menengah dengan 44,8 ribu anak usia SMP dan 464 ribu anak usia SMA tercatat tidak bersekolah. Sebagai solusi atas krisis pendidikan ini, Sekolah Rakyat hadir dengan tiga prinsip utama, yakni memuliakan wong cilik atau rakyat kecil, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin.

“Alhamdulillah dengan beroperasinya Sekolah Rakyat mereka menjadi punya harapan dan punya mimpi,” tambah Robben Rico.

Format boarding school dipilih agar anak-anak tak hanya mendapatkan pendidikan akademik, namun juga pembentukan karakter dan rasa percaya diri. Proses rekrutmen pun tidak konvensional. Anak-anak dipilih berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dijemput langsung tim pemerintah, bahkan dari daerah terpencil dan rumah tanpa listrik.

“Saya ke Katingan, Kalimantan Timur dan Maluku Utara untuk mencari anak-anak ini. Saya ajak bicara nggak ada yang berani lihat mata saya dan bisanya cuma nangis, malu. Padahal cita-citanya ingin jadi guru pendidikan Agama Islam, (tapi) ibunya tidak mampu,” cerita Robben Rico.

Data per 14 Juli 2025, sebanyak 63 Sekolah Rakyat telah beroperasi. Sisanya, 37 sekolah akan dibuka pada akhir Juli atau awal Agustus, menjangkau total seratus lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Distribusinya meliputI: Jawa 48 sekolah, Sumatra 22 sekolah, Sulawesi 15 sekolah, Bali empat sekolah, Nusa Tenggara empat sekolah, Kalimantan empat sekolah, Maluku empat sekolah, dan Papua tiga sekolah.

Total kapasitas saat ini mencapai 9.705 anak. Setiap siswa menerima seragam, sepatu, perlengkapan mandi, pembalut bagi siswi, makanan bergizi tiga kali sehari, serta pemeriksaan kesehatan dan talent mapping sejak hari pertama.

Pembelajaran di Sekolah Rakyat menggunakan teknologi terkini, seperti Learning Management System (LMS), smartboard, dan laptop. Kurikulumnya menggabungkan standar akademik nasional dengan penguatan karakter.

Kementerian Komdigi sendiri telah menyiapkan sejumlah infrastruktur guna mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyebut pihaknya telah menyiapkan akses internet.

“Seratus (Sekolah Rakyat) ini teman-teman Kemensos sudah langsung koordinasikan dengan kami. Adapun untuk Sleman dan Bantul itu 100 Mbps (kecepatan internetnya),” ungkap dia.

Komdigi juga menyiapkan berbagai aplikasi penunjang, termasuk LMS guna mendukung sistem digitalisasi di sekolah. Lebih dari sekadar pendidikan, Sekolah Rakyat juga mencakup intervensi sosial menyeluruh. Rumah-rumah tak layak huni milik orangtua siswa akan direnovasi, keluarga diberdayakan, dan lingkungan sekitar diperbaiki.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional yang harus dipahami dan dikawal media.

“Kami dan tim selalu berusaha menjadi penengah bagi pemerintah maupun media, dan tentu tujuan utama agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ucapnya.

Meutya Hafid juga menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan masukan terhadap program pemerintah.

"Setiap program tidak mungkin hadir sempurna dari awal. Itulah fungsi media untuk menyampaikan atau menjadi ruang publik memberi masukan kepada program pemerintah,” katanya.

(and_)