SOLO, solotrust.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo membutuhkan sistem sosial untuk mengatur gelombang mudik dini yang mungkin saja terjadi di tengah pandemi virus corona (Covid-19) saat ini. Hal itu diungkapkan Sosiolog UNS, Dr. rer.nat. Nurhadi, Kamis (02/04/2020).
Seperti diketahui, Pemkot Solo tengah menggalakkan pembatasan aktivitas sosial sebagai salah satu langkah memutus rantai penyebaran Covid-19. Hal ini mengakibatkan beberapa daerah menjadi sepi dan aktivitas perkonomian terganggu.
Adanya imbauan pemerintah tersebut dampaknya sangat terasa bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, terlebih lagi mereka yang berada di luar kota. Hal ini membuat sebagian masyarakat memutuskan kembali ke kampung halaman hingga situasi membaik.
"Fenomena warga pulang ke kampung halaman di tengah pandemi Covid-19 merupakan hal yang wajar dilakukan. Secara naluri ketika seseorang terancam oleh suatu hal pasti mereka akan mencari perlindungan. Fenomena mudik dadakan ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu ancaman terhadap kesehatan dan berkurangnya sumber penghasilan, khususnya bagi para pekerja informal yang ada di kota. Diperkirakan pekerja di sektor informal tersebut cukup banyak, lebih dari 40 persen," ujar Nurhadi.
Namun demikian, lanjut Nurhadi, mereka mungkin lebih tepat disebut sebagai pengungsi, bukan pemudik karena secara kultural ketika seseorang mudik pasti dalam keadaan menang, dalam keadaan bahagia, keadaan bagus, dan ketika tiba di kampung halaman akan menampilkan kebahagiannya.
"Saat ini masyarakat kembali ke desa dalam keadaan serba sulit, di kota tidak dikehendaki, di desa mereka ditolak. Mereka sudah mengalami masalah di kota, lalu ketika kembali ke desa dianggap sebagai pembawa penyakit atau sumber masalah bagi orang-orang sekitar," paparnya.
Masyarakat lebih memilih kembali ke desa karena di desa memiliki jaringan pengaman sosial lebih baik ketimbang kota. Ketika berada di desa, mereka tidak terlalu khawatir dengan urusan pangan. Sementara kota tidak memberikan perlindungan karena umumnya mereka adalah pekerja di sektor informal.
Dalam situasi saat ini, pemerintah berperan untuk mengawasi dan mendata para pemudik agar dapat terdeteksi dengan mudah. Beberapa daerah juga sudah menerapkan langkah tersebut di wilayah-wilayah perbatasan sehingga data berupa riwayat kesehatan, asal daerah, pekerjaan, alamat di desa, tanggal kepulangan dapat digunakan untuk memetakan apakah pemudik berpotensi terpapar virus corona atau tidak. Sinergi antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan guna meminimalisasi penyebaran virus.
"Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Terkait peraturan tertulis mengenai larangan kembali ke kampung saat terjadi wabah memang tidak ada, tapi jika pemerintah daerah tidak menghendaki kedatangan pemudik, maka harus ada peraturan tertulis yang detail dan sinkron antara pemerintah pusat dan daerah," beber Nurhadi.
"Ketika masyarakat sudah kembali ke desa, maka seharusnya tidak sekadar mereka yang proaktif mengisolasi mandiri, tetapi juga sistem dalam masyarakat harus turut berperan. Terdapat pemimpin lokal yang berperan serta dalam memastikan atau mendorong agar masyarakat tidak mengalami disorganisasi sosial dan disfungsi sosial," tukasnya. (awa)
(redaksi)
