SUKOHARJO, solotrust.com - Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN) RI secara tegas meminta agar pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menyikapi secara bijak gejolak di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) setempat.
Gejolak itu muncul menyusul adanya imbauan tertulis, tertuang dalam surat dari Sekretariat Daerah bernomor 526/3200/2022 tentang Gerakan Membeli Beras Sukoharjo.
"Pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Ini telah melanggar hukum sehingga harus dihentikan, kalau tidak akan kami laporkan secara pidana," ucap Ketua LAPAAN RI, Kusumo Putro, Senin (22/08/2022).
Dikatakan lebih lanjut, hal ini bermula beredarnya surat imbauan dikeluarkan Pemkab Sukoharjo terkait gerakan membeli beras lokal. LAPAAN RI menilai kebijakan itu sebagai bentuk arogansi pemkab dan pemaksaan terhadap ASN.
"Informasi awal ini terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tapi saya belum tahu apakah kebijakan yang memaksa itu juga terjadi di dinas lainnya atau tidak," kata Kusumo Putro.
Berdasarkan informasi yang ia peroleh, Kusumo Putro menyebut ASN akan dipotong gaji setiap tanggal 1 sesuai golonganya. Selain itu, harga beras juga sudah ditentukan. Setiap kilogramnya dihitung dengan harga Rp11 ribu untuk beras premium.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Widodo membenarkan adanya informasi beras ASN. Menurutnya, tidak ada pelanggaran dalam kebijakan ini. Surat beredar saat ini adalah sebatas imbauan.
Langkah itu diambil agar beras di Sukoharjo terangkat. Apalagi dengan adanya program IP 400, stok beras berkualitas di Sukoharjo akan meningkat drastis.
Sekda secara tegas juga membantah soal monopoli, menyusul penunjukan salah satu CV. Penunjukan ini, menurut Widodo hanya untuk memudahkan transaksi dan pemantauan kualitas beras beredar. Di samping itu, CV ini juga sudah melakukan kerja sama dengan perusahaan penggilingan padi dan BUMP milik gabungan kelompok tani (Gapoktan) Sukoharjo.
"CV itu hanya menjembatani mengambil beras dari Persatuan Pengilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi," tandas Widodo. (nas)
(and_)
