SEMARANG, solotrust.com - Pengharmonisasian rancangan peraturan daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Langkah itu ditempuh agar regulasi di tingkat daerah yang dilahirkan menjadi regulasi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat.

Adapun guna mencapai arah dan tujuan itu, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah (Kanwil Kemenkumham Jateng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan instansi terkait, Kamis (02/03/2023).

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A Yuspahruddin, mengatakan Kementerian Hukum dan HAM memiliki peranan penting dalam membantu proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Salah satunya agar peraturan daerah selaras dengan nilai Pancasila dan UUD Tahun 1945 serta sesuai kebijakan/program nasional.

"Penataan regulasi peraturan perundang-undangan itu dalam rangka agar selaras dengan Pancasila dan UUD 1945," ungkap A Yuspahruddin dalam siaran pers diterima solotrust.com.

"Selama ini banyak peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih atau bertentangan satu sama lain," imbuhnya.

Yuspahruddin berharap sinergitas dan kolaborasi dalam proses pengharmonisasian rancangan peraturan daerah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dapat menghadirkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

"Kami berharap pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi serta menyejahterakan masyarakat di pusat maupun daerah," katanya.

Selain itu, dalam data disajikan Yuspahruddin, pada 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah telah mengharmonisasikan sebanyak 375 rancangan peraturan daerah (Perda).

Jumlah harmonisasi Perda yang telah tercatat tersebut merupakan bentuk keseriusan dari Kemenkumham Jateng selaku pembina dan pengawas pemerintah daerah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Besar harapan Yuspahruddin pada 2023 ini proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat mewujudkan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum bagi bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Deni Kristiawan meyakini melalui kegiatan ini sinergitas pemerintah daerah dengan Kemenkumham dapat terjalin semakin kuat. Dengan begitu, harapannya proses menyamakan persepsi mengenai proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan daerah berjalan mulus tanpa halangan.

Sekadar informasi, kegiatan berlangsung di Golden City Hotel Semarang dihadiri sebanyak 36 peserta terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan provinsi/kabupaten/kota serta menghadirkan narasumber Perancang Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Setda Jawa Tengah, Agus Nugroho Adi Prasetyo.

(and_)