REMBANG, solotrust.com - Gubernur Ganjar Pranowo akhirnya merespons terkait permasalahan belum rampungnya pengerjaan pembangunan bantuan rehabilitasi puluhan rumah tidak layak huni (RTLH) gagasan pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) di Desa Meteseh, Kecamatan Kaliori pada akhir 2019 yang hingga kini tak rampung dikerjakan.
Ganjar Pranowo menyebut jika dirinya belum mengetahui terkait adanya permasalahan itu. Ia pun mempersilakan warga penerima RTLH untuk segera melapor.
"Mana itu, mana datanya, kalau kamu punya kasih saya saja," ucap Ganjar Pranowo kepada wartawan di sela kunjungannya ke salah satu rumah penerima bantuan perbaikan RTLH di Desa Kunir, Kecamatan Sulang, Rembang, Senin (10/07/2023).
"Orangnya suruh ke saya, kalau bisa hari ini. Hari ini suruh hubungi saya, jadi yang mana belum dibangun kasih ke saya. Beres," tambahnya.
Sebelumnya, warga Desa Meteseh, Kecamatan Kaliori mempertanyakan kejelasan pembangunan program bantuan rehabilitasi puluhan rumah tidak layak huni (RTLH) gagasan Pemprov Jateng pada akhir 2019 yang hingga kini tak rampung dikerjakan.
Bedah rumah menyasar sebanyak 50 unit rumah warga dengan masing-masing mendapatkan alokasi sebesar Rp15 juta. Dengan kata lain, total anggaran dikucurkan dari dana corporate social responsibility (CSR) Bank Jateng mencapai Rp750 juta.
Ketika itu, Ganjar Pranowo pun turut hadir dan ikut mengawali pembangunan dengan peletakan batu pertama saat Desa Meteseh terpilih menjadi tuan rumah peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tingkat Jateng 2019 lalu.
Salah seorang warga Desa Meteseh, Arif Sunardi (46) mengungkapkan, dirinya merupakan salah satu warga yang mendapat bantuan bedah rumah pada Desember 2019 lalu. Namun, selama lebih kurang empat tahun tidak ada kejelasan terkait program itu.
“Dulu kali pertama peletakan batu pertama oleh Pak Ganjar waktu ke sini. Cuma setelah itu tidak ada tindak lanjut sampai saat ini, belum cair,” terangnya.
Sejauh ini dirinya belum pernah mempertanyakan terkait kelanjutan program bantuan bedah rumah. Pasalnya, sebagai rakyat kecil Arif Sunardi merasa tidak memiliki wewenang untuk mempertanyakan bantuan diterimanya.
“Kalau seperti saya gini, orang-orang bawah ya tidak tahu, harusnya dari pemerintah terkait. Kami tahunya hanya didaftar dan mungkin sesuai dengan kriteria rumahnya seperti ini, selebihnya saya tidak tahu,” bebernya.
Arif Sunardi sempat memaklumi tertundanya bantuan bedah rumah karena adanya pandemi Covid-19. Namun setelah wabah menghilang ternyata tetap tidak ada tindak lanjut dari program tersebut.
“Kalau bisa ya ditepati janjinya, jangan cuma di-PHP (pemberi harapan palsu). Dikasih janji-janji manis habis itu tidak ada kejelasan,” ucapnya. (mn)
(and_)
