Solotrust.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkap data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terbaru, kini hanya merujuk pada data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang tiap bulannya angka PHK tercatat oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“Data itu kan kita bicara validitas nomor satu. Jadi kita harus berdasar kepada data yang valid, BPJS Ketenagakerjaan karena kemudian kita sudah ada program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan),” kata Yassierli dikutip dari sebuah sumber.

Ia memastikan data tersebut valid dengan yang dimiliki menaker. Pasalnya, data itu hanya berasal dari BPjS Ketenagakerjaan yang sudah melalui prosedur verifikasi.

Kendati demikian, Yassierli enggan mengungkap kepada publik terkait data PHK di Indonesia. Hal ini menurutnya dapat menimbulkan sikap pesimisme. Menaker menegaskan, harusnya memberikan informasi yang dapat membangun semangat dan harapan di tengah masyarakat.

“Jangan PHK terus, nanti kasihan teman-teman, nanti yang kita bangun itu adalah semangat pesimis terhadap bangsa ini,” kata Yassierli di Gedung DPR/MPR.

Selain itu, berbagai program perlindungan bagi para pekerja saat ini menjadi hal yang difokuskan menaker.

“Penebalan manfaat untuk JKP, maka kita lihat sekarang karena ada benefit JKP itu, perusahaan juga menjadikan itu sebagai suatu peluang untuk safety net (jaringan pengaman) buat pekerja mereka,” imbuhnya.

Menurut Yassierli, adanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) membuat data yang dikumpulkan BPJS Ketenagakerjaan akan lebih teliti dan menyeluruh sehingga dapat menjadi rujukan utama pemerintah. Ia pun meminta kepada awak media untuk tidak terfokus pada pemberitaan angka PHK saja karena dapat menimbulkan sikap pesimisme di masyarakat.

“Kita koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), (terkait) hilirisasi akan ada sekian ratus ribu pekerja, lapangan kerja baru. Kita komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian. Menurut saya, itu yang harus kita viralkan,” ujarnya.

Terkait hal ini, Kemnaker tidak akan merilis data PHK setiap bulan yang tercatat agar tak menimbulkan kekhawatiran masyarakat. (Ajeng Eka Silfidayanti)

*) Sumber

(and_)