WONOGIRI, solotrust.com - Kabupaten Wonogiri saat ini masih dihadapkan dengan jumlah formasi guru yang belum ideal karena masih adanya moratorium. Di lain sisi, pemerintah masih menjalankan perekrutan satu juta guru.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri saat ini juga tengah fokus untuk mengawal 647 guru tidak tetap (GTT) yang belum terakomodasi statusnya pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, perkembangan terakhir sudah dalam tahap verifikasi dokumen dan aspek kelengkapan lain. Nantinya akan menggunakan metode observasi di lapangan.
"Kami kawal terus. Kemarin sudah ada tahapan verifikasi ulang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk dilakukan upaya lebih terkonsolidasi. Artinya dilakukan pengawalan dari daerah, harapannya di 2023 teman-teman ini sudah berstatus PPPK," lanjutnya.
Sebelumnya, Pemkab Wonogiri mendapatkan penghargaan pada Anugerah Meritokrasi Jawa Tengah 2022 di Atria Hotel Magelang, Kamis (01/12/2022). Wonogiri mendapatkan Anugerah Meritokrasi dengan Kategori Baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini mendapatkan poin tertinggi di Jawa Tengah dengan jumlah 300 poin.
Diketahui, Anugerah Meritokrasi adalah pemberian penghargaan terhadap manajemen kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia dalam hal ini ASN yang ada. Tahun lalu, Wonogiri mendapatkan penghargaan serupa.
Lompatan besar dilakukan tahun ini, yakni mengembangkan aplikasi METE-KU. Sistem informasi ini didesain untuk menyusun rencana suksesi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ke depannya.
Atas penghargaan tersebut, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo mengatakan hal itu didapatkan atas semangat bersama untuk membangun good government dan pemerintahan yang clear and clean.
Dengan begitu terwujud the right man at the right place, artinya hanya mereka yang benar-benar kredibel, berintegritas, dan kompeten yang duduk dalam jabatan. Tidak lagi memikirkan like and dislike, merit sistem ini didorong agar meminimalisasi adanya sistem balas jasa.
"Anugerah Meritokrasi dengan Kategori Baik ini menjadi pelecut dan tantangan bagi ASN dan kami dalam memberikan fungsi pelayanan. Kami berikan transformasi pelayanan menjadi lebih baik lagi untuk membangun optimisme dan mendapatkan kepercayaan masyarakat," kata bupati. (*)
(and_)
