SUKOHARJO, solotrust.com - Sekira 50 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dari berbagai fakultas menggelar aksi Jumat Melawan sebagai bentuk kebebasan berpendapat masyarakat di negara demokrasi. Aksi berlangsung pukul 15.30 WIB hingga 17.30 WIB yang turut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian setempat, Jumat (22/12/2023).
Tuntutan digaungkan dalam aksi adalah tentang netralitas institusi pendidikan, disinyalir mulai berafiliasi dengan salah satu pasangan calon presiden Indonesia.
Salah seorang peserta aksi, Achmad berujar, semestinya institusi pendidikan tidak ikut campur dalam politik praksis, jangan sampai mencederai intelektualitas institusi pendidikan. Gerakan mahasiswa seharusnya juga bersikap netral dalam melihat fenomena perpolitikan Indonesia pun bukan berarti apatis.
“Gerakan mahasiswa perlu menempatkan diri sebagai seorang intelektual organik dalam menilai hiruk pikuk perpolitikan negara. Jangan sampai kita tenggelam arus politik yang tidak mengedepankan nilai, moral, dan konstitusi yang berlaku,” imbuh mahasiswa UMS dan pegiat komunitas literasi tamanwacana yang menjadi salah satu penyelenggara aksi.
Selain itu, penyelenggaraan demokrasi di Indonesia juga turut disoroti dalam aksi. Pasalnya, sampai detik ini banyak kasus melanggar hak kebebasan masyarakat dan ketetapan Undang-Undang atau pun peraturan yang tidak melalui tahap musyawarah sebagai ciri khas negara demokrasi.
Menurut peserta aksi lainnya, Eky, saat ini masyarakat bisa melihat sendiri permainan para oligarki negara merajalela yang mulai mencederai asas demokrasi Indonesia. Kasus besar tersorot sampai detik ini adalah ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia pun mempertanyakan bagaimana bisa MK membuat peraturan baru mengenai batas usia presiden dan wakil presiden.
“Selain itu, banyak kasus lain, seperti pembungkaman warga Cadas, represi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara ikut berpartisipasi terkikisnya nilai-nilai demokratis Indonesia,” lanjutnya
Ketua Umum IMM UMS, Ezat menyoroti aksi ini hanyalah permulaan. IMM sebagai organisasi pergerakan akan membuka koordinasi dengan seluruh elemen gerakan mahasiswa lainnya untuk menyusun agenda sejenis dengan isu sama.
“Kami akan coba koordinasi dengan organisasi pergerakan lain untuk menarasikan netralitasnya dan tidak berafiliasi dengan partai politik atau calon presiden mana pun dengan gerakan yang lumrahnya dilakukan oleh seorang aktivis mahasiswa,” ujarnya.
(and_)
.jpg)
