SEMARANG, solotrust.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berusaha mengantisipasi penanganan bencana tanah longsor. Upaya itu dilakukan dengan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
Perihal itu agar penanganan lokasi terjadinya bencana tanah longsor bisa direspons cepat dan tidak mengandalkan anggaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Sesuai instruksi Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, beberapa OPD dilibatkan, seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Tata Ruang (Distaru), dan Dinas Pekerjaan Umum.
Penanganan itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, Yudi Wibowo di sela kegiatan peresmian kartu RFID, Jumat (05/01/2024).
Dirinya mengatakan, proses penanganan bencana longsor bisa menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT). Dana ini diperuntukkan keadaan darurat seperti kebencanaan.
Kendati demikian, pengajuan dana BTT hanya bisa melalui rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang.
"Kali pertama, langkah penanganan dilakukan oleh BPBD. Nah dari rekomendasi BPBD itu kemudian baru bisa dilakukan pembahasan bantuan-bantuan apa saja yang akan diberikan melalui dana BTT," kata Yudi Wibowo.
Selanjutnya akan dilakukan pengecekan apakah lokasi terdampak longsor, termasuk kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), atau Dinas Tata Ruang (Distaru).
“Intervensinya tersebut bisa di DPU, bisa di Perkim, bisa di Distaru bergantung asetnya masuk mana itu. Kalau di gang-gang kecil yang di perkampungan biasanya jatuh di kami (Disperkim-red), tapi kalau yang besar-besar masuknya di DPU. Kami yang di kampung-kampung saja,” ujarnya, Jumat (05/01/2024).
Yudi Wibowo juga sudah intens berkomunikasi dengan ketua RW di wilayah rentan terjadi bencana tanah longsor. Ia memastikan Pemkot Semarang juga bakal memberikan perhatian dan bantuan terhadap korban bencana longsor.
Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengingatkan kepada dinas-dinas terkait untuk menjaga tata kelola ruang. Dirinya juga meminta agar saluran-saluran yang dibangun bisa berfungsi baik.
“Kalau salurannya itu nggak bener, kan air ke mana-mana. Khususnya di daerah rawan longsor atau di tebing, pada saat hujan air masuk, kemudian hujan lagi mengurai tanah akhirnya jadi longsor. Memang kalau di Semarang bagian bawah risiko banjir, sementara di daerah atas seperti Candisari kemudian Gajahmungkur itu ada potensi tanah longsor, tapi kami sudah siapkan skema penanganan,” imbuhnya. (fjr)
(and_)
