JAKARTA, solotrust.com - Pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Dalam rapat dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/03/2025), jajaran menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting terkait program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan hingga saat ini sudah ada 53 lokasi siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
“Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat. Namun demikian, data terus akan berkembang karena dua hingga tiga hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, bupati, wali kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel,” paparnya dalam keterangan persnya kepada awak media usai rapat, dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id.
Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.
“Pada prinsipnya presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini,” ungkapnya.
Gus Ipul menambahkan, penyelenggaraan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum,, namun juga memastikan kesiapan infrastruktur. Ia menyebutkan, sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.
“Ya, makanya itu yang saya sebut 53 itu karena dianggap asramanya atau bangunannya sudah mencukupilah. Bangunannya sudah mencukupi, ada untuk sekolah, ada untuk asrama, ada untuk tempat ibadah, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk olahraga, dan hal lain-lain yang dibutuhkan,” jelasnya.
Lokasi sekolah rakyat tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, dan Papua. Selain itu, dua perguruan tinggi, yakni Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini. Pemerintah pun akan terus melakukan konsolidasi terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat.
“Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi, sekuat-kuatnya dan seberapa pun yang mampu. Ini bagian dari memuliakan keluarga miskin, sekaligus mendorong agar kebangkitan wong cilik (rakyat kecil-red) itu terjadi menuju Indonesia Emas 2045 yang akan datang,” kata Gus Ipul.
Saat ini, berbagai tim dari kementerian terkait sedang membahas aspek-aspek penting program tersebut, mulai dari kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, sarana-prasarana, pengawasan, hingga tata kelola. Gus Ipul juga menegaskan dalam beberapa pekan ke depan, pemerintah akan mengumumkan skema lebih jelas terkait jumlah siswa per sekolah dan alokasi anggaran.
“Insyaa Allah dalam waktu satu sampai dua minggu yang akan datang mudah-mudahan sudah lebih jelas gambarnya,” bilang dia.
Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dari kelompok Desil 1 dan Desil 2 yang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan. Ia juga menyebut dari 53 lokasi telah dipilih, sebagian besar berada di daerah membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu cukup tinggi.
“Jadi ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS,” ucapnya.
Adanya program Sekolah Rakyat ini, pemerintah berharap dapat memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
(and_)
