SOLO, solotrust.com- Sebanyak lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sepakat menyalurkan dana bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) guna mendukung pembangunan fasilitas umum puluhan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Solo.
Adapun kelima badan usaha itu yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusda Bank Solo, Pergudangan dan Aneka Usaha (PAU) Pedaringan, Perumda Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ), serta Perusda Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pasar Kliwon.
"lima BUMD telah menyalurkan dana CSR kepada Pemkot Surakarta untuk pembangunan sejumlah fasilitas RTLH," terang Wakil Wali Kota (Wawali) Surakarta Achmad Purnomo, usai penyerahan dana Corporate Social Responsibility (CSR) BUMD di Balai Kota Surakarta, Senin (23/7/2018).
Purnomo menyebut total bantuan kelima BUMD berjumlah Rp 195 juta itu bakal dimanfaatkan 30 penerima, guna mendukung pengadaan fasilitas air bersih, pembangunan jalan lingkungan, serta biaya perizinan dan notaris.
"Seluruh penerima merupakan warga program relokasi bantaran Kali Pepe di Kelurahan Gandekan, yang dipindahkan ke wilayah Polokarto Kabupaten Sukoharjo," beber dia.
Purnomo menuturkan selama ini program RTLH yang dilakukan pemkot belum bisa berjalan mulus setiap tahunnya, lantaran anggaran yang dibutuhkan terlalu besar untuk pemenuhan sarana dan prasarana pembangunan RTLH dan banyaknya rumah yang berlokasi di bantaran sungai.
"Tujuan kami ingin menata kawasan bantaran, sebagai bagian dari penanggulangan banjir, memberikan sarpras tempat wisata yang representative, pengembangan wisata air dan memberikan RTLH yang nyaman bagi warga," jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan data Pemkot Surakarta, hingga pertengahan tahun 2018 masih terdapat sekitar 11.000 hunian yang tergolong tidak layak huni.
Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo menjelaskan, peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan fasilitas umum maupun fasilitas RTLH menjadi salah satu prioritas program pemkot. Meski begitu, pemkot mengaku relatif sulit menuntaskan program tersebut sesuai target pemerintah pusat pada 2019. Karenanya pemkot gencar menjaring CSR.
"Peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan fasilitas umum dan RTLH perlu dikerjakan secara gotong royong, baik dari dana pusat, provinsi, APBD kota maupun CSR agar program itu bisa berjalan lancar," sambung Rudy. (adr)
(wd)
