Selasa , 13 April 2021

Mensos Risma: Bansos Berbasis NIK dan Alamat KTP Elektronik

14 Januari 2021 13:23 WIB


Kementerian Sosial bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mengadakan layanan jemput bola perekaman data KTP-el kepada warga marginal di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Rabu (13/01/2021). (Foto: kemendagri.goid)

JAKARTA, solotrust.com - Pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) akan sangat membantu dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Hal ini menjadi permulaan penting agar verifikasi bisa dilakukan dengan tepat.

Namun pendataan warga marginal ini bukan perkara mudah. Pasalnya, banyak di antara mereka belum memiliki KTP elektronik (el).



Untuk itu, Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan layanan jemput bola perekaman data KTP-el kepada sekira 136 warga marginal di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Rabu (13/01/2021).

Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengatakan data NIK dan KTP elektronik dari Kemendagri menjadi bagian penting untuk diintegrasikan dalam proses verifikasi yang sekarang dilakukan Kemensos.

"Kepemilikan KTP elektronik dengan NIK menjadi mutlak karena saat ini bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang membutuhkan sesuai dengan alamat dan KTP," tutur Risma, dilansir dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri, kemendagri.goid.

Dengan demikian, pemerintah bisa memberikan akses bantuan agar mereka bisa segera keluar dari kemiskinan.

"Kami juga tidak salah administrasi karena pasti alamat dan NIK-nya," kata mantan Wali Kota Surabaya.

Sementara di tempat yang sama, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan dalam pendataan PMKS diperlukan kejujuran pemilik data.

"Sebab kalau dia memberi data palsu, maka dia tercatat sebagai warga negara baru dan ini melanggar hukum. Sebaliknya, warga yang betul-betul belum pernah terdata sama sekali tidak akan menemui masalah," jelasnya.

Dukcapil, kata Zudan Arif Fakrulloh, punya pengalaman jemput bola pelayanan KTP-el. Ada  masyarakat ingin mengubah nama atau datanya sehingga seolah-olah dia belum pernah terdata, tujuannya agar terdaftar sebagai warga baru.

"Misalnya, nama Muhamad Maskuri dia ubah menjadi Muhammad Masykuri, tentu tidak terdata namanya di database. Untungnya dia pernah merekam data KTP-el sehingga ketika dicek sidik jari data yang sebenarnya muncul," katanya.

(redaksi)

  • Kontak Informasi SoloTrust.com
  • Redaksi: redaksi@solotrust.com
  • Media Partner: promosi@solotrust.com
  • Iklan: marketing@solotrust.com