KARANGANYAR, solotrust.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karanganyar dalam waktu dekat membentuk posko pengaduan terkait adanya berita hoaks dalam tahapan kampanye pemilihan umum (Pemilu) 14 Februari 2024.
Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisioner Bawaslu Karanganyar, Sudarsono di sela acara Rakor Gugus Tugas Pengawasan Konten Internet pada Tahapan Kampanye 2024 di Kebon Dalem Papahan, Sabtu (16/12/2023).
Dalam hal ini, pihaknya mengutarakan Bawaslu akan memaksimalkan pengawasan di media sosial (Medsos) terkait tahapan kampanye. Dalam hal ini dengan menggandeng para pegiat medsos dan media massa. Selain itu Bawaslu juga akan melakukan patroli siber melibatkan kepolisian dan para relawan.
“Kita saling mengingatkan untuk seluruh masyarakat bahwa saat ini kita memiliki tugas yang sama. Mengimbau masyarakat untuk menyampaikan berita yang benar dan tidak hoax, seperti halnya dalam pemilu 2024 nanti," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu, Ikhsan Nur Isfiyanto, mengatakan terkait pengawasan, Bawaslu mengacu ketentuan dalam pasal 280 ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Terutama berkaitan dengan pihak yang mempersoalkan UUD 1945, ujaran kebencian, dan penyampaian berita hoaks melalui medsos.
“Saat ini akun resmi yang didaftarkan ke KPU juga kami awasi. Jika melakukan pelanggaran, tentu ada sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat 1 UU No 7 Tahun 2017. Sanksinya berupa teguran, sanksi administratif, sampai takedown informasi yang disampaikan. Sementara yang tidak terdaftar, maka akan dijerat dengan UU ITE,” tandas Ikhsan Nur Isfiyanto.
Salah satu narasumber rakor yang juga anggota Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Solo, Niken Satyawati, mengatakan hoax didominasi soal politik dengan persentase mencapai 54 persen. Disinformasi pemilu ini banyak menyasar semua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden (wapres).
"Setiap hari ada 50 video disinformasi di medsos. Video ini bahkan lebih dari 1 miliar penayangan," ungkapnya.
Niken Satyawati menambahkan, saat ini tengah banjir disinformasi tentang pemilu. Butuh peran bersama media massa dalam memperluas distribusi konten cek fakta untuk memerangi misinformasi. (joe)
(and_)
