KARANGANYAR, solotrust.com - Kredit pinjaman diajukan nasabah dari kalangan calon anggota legislatif (Caleg) untuk modal kampanye disikapi berlainan pihak perbankan. Sebagian tak mau berurusan dengan nasabah tersebut karena terlalu berisiko, namun ada pula bank melihatnya sebagai debitur potensial diberi pinjaman atau kredit.
Direktur utama PT BPR Bank Daerah Karanganyar (BDK) (Perseroda), Haryono, mengungkapkan semua pemohon pinjaman kredit pasti dilayani, termasuk kalangan calon anggota legislatif.
Kendati demikian harus dilakukan analisis kemampuan para caleg membayar angsuran. Pihaknya menyebut hampir semua petahana calon anggota legislatif DPRD Karanganyar 2024 meminjam uang di BDK.
Secara gamblang memang tidak disebut pinjaman itu buat modal kampanye sebab mereka mengajukannya untuk kredit usaha.
"Sampai saat ini dari 45 anggota DPRD Karanganyar, mayoritas nasabah kredit di bank kami, Semua yang pinjam punya usaha, minimal ngapling (properti). Kami tidak tahu uang pinjaman itu dipakai buat modal nyaleg atau tidak," papar Haryono, Rabu (31/01/2024).
"Setahu kami, selama ini tak ada kredit macet dari para incumbent anggota dewan ini. Mereka membayar angsuran dari potong gaji bulanan atau auto debit maupun setor langsung," sambungnya.
Opsi pembayaran angsuran itu sesuai perjanjian di awal, termasuk perjanjian bilamana nasabah pailit. Nasabah dengan bank membahas cara paling tepat menutup hutang dengan memanfaatkan nilai ekonomis aset yang dijaminkan.
Haryono tak menyoalkan kredit ke para caleg untuk modal kampanye pemilu. Pasalnya, jika mereka menang akan membangun Karanganyar.
"BDK berjasa besar yang pasti menaikkan kepercayaan masyarakat. Lagi pula seratus persen saham BDK punya pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar sendiri," ucapnya.
Dalam pinjaman kredit ini BDK membatasi per nasabah maksimal Rp5 miliar. Sejauh ini baru para incumbent saja mengajukan kredit di BDK, sedangkan pendatang baru alias caleg anyar belum terdeteksi.
Lain halnya dengan PT BPR BKK Tasikmadu (Perseroda). BPR yang mayoritas sahamnya milik pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah ini ogah berurusan dengan caleg, terutama mendekati pemungutan suara 14 Februari 2024.
Menurut Dirut PT BPR BKK Tasikmadu, Didik Darmadi, pengajuan pinjaman caleg sangat berisiko sehingga ia lebih memiliki mengabaikan pengajuan itu.
"Sampai saat ini tidak ada yang ngajuin hutang dari kalangan caleg. Lagian kami menganggap itu kredit berisiko tinggi," tandasnya.
Dalam pinjaman kredit untuk para caleg, pihaknya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK 010/2019 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Nonbank. Di dalamnya memuat daftar nasabah berisiko tinggi atau high risk customer. Orang populer secara politis termasuk di dalamnya seperti ketua partai politik (Parpol) dan anggota legislatif.
"Jadi kami menaati Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur penerapan prinsip mengenal nasabah bagi lembaga keuangan nonbank," pungkas Didik Darmadi. (joe)
(and_)
.jpg)
