SEMARANG, solotrust.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah (Kanwil Kemenkum Jateng) kembali menorehkan prestasi. Terbaru, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah diganjar sebagai Satuan Kerja Pelaksana Penyelesaian Hak dan Kewajiban Satuan Kerja Terdampak Likuidasi Paling Responsif oleh Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Piagam apresiasi diserahkan Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY, Nikodemus Sigit Rahardjo kepada Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo diwakili Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto pada Forum Konsultasi Publik dengan tema Pelayanan Prima Wujudkan Indonesia Emas Maju Bersama di aula Gedung Keuangan Negara II, Rabu (13/08/2025).

Apresiasi disandang Kanwil Kemenkum Jateng karena sebagai satuan kerja dari kementerian pengampu (Kemenkum) dinilai cepat dan tanggap dalam proses alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) satuan kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka likuidasi satuan kerja yang terdampak Kabinet Merah Putih.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto, mengungkapkan apresiasi ini adalah bukti komitmen dari Kanwil Kemenkum Jateng untuk selalu responsif, cepat, dan tepat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, kerja sama tim solid dan sinergi baik dengan Kanwil DJKN dan DIY juga menjadi sorotan positif.

"Sebagai bagian dari Kementerian Hukum, kami berkomitmen untuk selalu responsif, cepat, dan tepat dalam melaksanakan setiap tugas, termasuk proses alih status penggunaan BMN satuan kerja terdampak likuidasi," terang Toni Sugiarto.

"Penghargaan ini juga tidak lepas dari kerja sama solid seluruh tim serta sinergi dengan Kanwil DJKN Jateng dan DI Yogyakarta," sambungnya.

Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo berharap apresiasi ini menjadi motivasi untuk terus memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat dan negara.

"Tentunya ini akan menambah motivasi bagi jajaran Kanwil Kemenkum Jateng dalam upaya meningkatkan pelayanan berkualitas kepada masyarakat," ujarnya.

Dalam kegiatan itu, Kepala Kanwil DJKN Jateng dan DIY, Nikodemus Sigit Rahardjo mengharapkan forum ini dapat meningkatkan kinerja lebih efektif dan efisien. Forum ini juga mendukung percepatan reformasi birokrasi dengan kualitas pelayanan publik maksimal.

"Forum ini merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan dan mendengar masukan dari berbagai stakeholder dan elemen lainnya. Tujuannya, yaitu membangun kepercayaan publik sebagai institusi negara karena pelayanan yang baik adalah wajah negara di mata masyarakat," jelasnya.

Forum dihadiri stakeholder, pengguna layanan, media massa, dan organisasi masyarakat ini mengundang Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, Diana Setiastanti dan Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah Sabarudin Hulu sebagai narasumber.

Pada kesempatan itu, Toni Sugiarto didampingi Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Maria Titik Sumiyati dan Operator Barang Milik Negara, Durotu Aini.

(and_)