SOLO, solotrust.com - Agenda persidangan dengan terdakwa ujaran kebencian dan penistaan agama, Sugi Nur Raharja atau Gus Nur memasuki masa pembelaan terdakwa atau pleidoi. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Selasa (28/03/2023).
Dalam sidang ini, Gus Nur membacakan pembelaannya setelah dituntut sepuluh tahun hukuman penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU). Gus Nur merasa tuntutan ini tak memenuhi beberapa unsur.
Kuasa hukum terdakwa, Eggi Sudjana, mengatakan dakwaan jaksa tidak lengkap dan tidak jelas, khususnya terkait dengan ijazah palsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Sebab jaksa menuntut maksimal sepuluh tahun tanpa menghadirkan ijazah asli Jokowi.
"Dakwaan jaksa tidak lengkap, tidak jelas, khususnya dikaitkan dengan ijazah palsu Jokowi. Hingga hari ini, hingga mereka membacakan tuntutan tanpa ada kelengkapan dan kejelasan. Tidak ada ijazah aslinya Jokowi, tidak ada, tidak pernah diperlihatkan di sini (dalam sidang)," ungkap Eggi Sudjana.
Sehingga harusnya jaksa tak bisa menuntut hingga sepuluh tahun sebab sudah 22 saksi, yakni lima saksi ahli dan 17 saksi fakta tidak pernah ada yang melihat ijazah asli Jokowi.
"Ketika saya tanya pada jaksa di depan persidangan, di depan hakim, kenapa yang diajukan ijazahnya yang fotokopi, walaupun ada legalisir, jaksa mengatakan hanya menerima dari polisi. Harusnya kalau berkas tidak lengkap, ya dikembalikan, P19," katanya.
Untuk itu dalam hak pembelaannya, Eggi Sudjana menilai sidang tersebut dakwaannya tidak jelas dan tidak cermat.
"Kenapa diteruskan, mestinya stop dengan putusan hakim batal demi hukum," tandas dia.
Sementara itu, Gus Nur menilai dirinya tidak bersalah sebab selama ini ijazah Jokowi merupakan produk dari Bambang Tri Mulyono. Ia merasa hanya mengundang Bambang Tri ke dalam podcast miliknya sebagai narasumber. Selain itu, selama ini yang ia kritik bukan personal Jokowi, namun rezim pemerintahan Jokowi.
"Yang saya kritik itu rezimnya. Mengkritik rezim itu tidak sama dengan mengkritik Jokowi, apalagi menyerang. Rezim itu bukan Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu bukan rezim. Itu dua hal yang berbeda," kata Gus Nur dalam pembelaannya.
Sementara itu, sidang terdakwa lainnya, Bambang Tri Mulyono dilakukan secara terpisah. Dalam sidang ini, Bambang membacakan pembelaan sangat singkat dan kemudian ditolak hakim. Hal ini diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Apriyanto Kurniawan.
"Nggak jelas, nggak ditulis secara rapi. Masih dalam catatan-catatan di belakang kertas tuntutan," katanya.
Bambang Tri Mulyono yang tidak didampingi pengacara ini diharuskan membuat pembelaan secara tertulis yang kemudian diserahkan pada jaksa. Ia diberi kesempatan hingga Jumat (31/03/2023) untuk menyerahkan pembelaannya pada jaksa.
"Diberi kesempatan hakim Hari Jumat agar menyerahkan pada Kamis bentuk tertulis dan rapi biar bisa kami tanggapi Selasa depan dalam duplik," jelasnya.
Sementara terkait sidang Gus Nur, Apriyanto Kurniawan mengatakan ia sudah meminta pada pihak terdakwa untuk menghadirkan saksi fakta maupun bukti bahwa legalisir yang dihadirkan sebagai bukti palsu. Namun, pihak terdakwa tidak bisa menghadirkannya.
"Kami yakin ijazah Jokowi asli, meskipun yang dihadirkan hanya fotokopi legalisir. Sebab kalau mau legalisir kan harus menunjukkan aslinya, baru sekolah mau legalisir, itu aja normalnya. Kalau ada legalisir dari lembaga yang berwenang harus ada sesuai aslinya. Kami juga sudah menghadirkan kawan sekolah, guru, dan kepala sekolah dengan membawa buku induk. Bagi kami alat bukti sudah cukup," tandasnya.(riz)
(and_)
