JAKARTA, solotrust.com - Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan pandemi coronavirus disease (Covid-19).
Penerapan PSBB ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19), dan secara efektif diterapkan pada Jumat, 10 April 2020.
Untuk itu, pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah, antara lain menyiapkan bantuan sosial pangan untuk warga miskin dan rentan miskin terdampak PSBB dan kondisi perekonomian yang turun akibat wabah Covid-19 di Jakarta. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balaikota DKI Jakarta, usai rapat koordinasi dan pengkajian PSBB bersama Forkopimda, Selasa (07/04/2020) malam.
"Terkait dengan tanggung jawab, Pemprov DKI Jakarta nanti bersama dengan pemerintah pusat akan menyiapkan bantuan sosial kepada warga miskin dan rentan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB ini dan kondisi perekonomian yang turun akibat wabah Covid-19," ujarnya, dilansir dari Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta, jakarta.go.id.
"Jadi, Pemprov DKI bersama TNI dan kepolisian, insyaa Allah mulai Hari Kamis yang akan datang, lusa akan mulai memfasilitasi distribusi sembako kepada masyarakat di kawasan padat dan masyarakat yang memiliki kebutuhan. Kita berharap kebutuhan masyarakat yang miskin dan rentan miskin nanti kita akan bisa bantu," sambungnya.
Gubernur Anies menambahkan, pendistribusian bantuan sosial pangan akan dilakukan secara bersama-sama, yakni jajaran Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan TNI dan Polri. Bantuan sosial pangan akan diberikan secara gratis ke seluruh masyarakat yang ditargetkan mendapatkan bantuan, di mana pendistribusiannya langsung pada tingkat rukun warga (RW) di Jakarta.
"Itu akan dilakukan dengan memegang prinsip physical distancing dan itu dilakukan sampai ke RW, jadi kita bisa menjaga sampai ke level RW. Pemprov DKI dengan seluruh jajaran BUMD khususnya yang terkait dengan kebutuhan masyarakat menyiapkan juga fasilitas lewat Pasar Jaya untuk belanja melalui jarak jauh. Ini sudah berjalan selama beberapa minggu di 105 pasar di seluruh Jakarta," terangnya.
(redaksi)
