JAKARTA, solotrust.com - Polri bersama KPU, Bawaslu, KPI, PWI, dan Dewan Pers menggelar rapat koordinasi terkait dinamika jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Dalam rapat ini, Polri diwakili Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Ia mengatakan dalam pengamanan pemilu 2024, Polri telah menyiapkan operasi dengan sandi Mantap Brata.
"Polri telah menyiapkan operasi pengamanan pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata," kata Irjen Dedi Prasetyo di Dewan Pers, Selasa (10/01/2022).
Kadiv Humas Polri lebih lanjut mengungkapkan, berdasarkan riset dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menjelang memasuki tahun politik, penyebaran berita bohong atau hoax semakin banyak di media sosial.
Irjen Dedi Prasetyo pun mengharapkan pertemuan antarstakeholders ini rutin dilakukan guna membahas persiapan pengamanan pemilu agar berjalan aman dan lancar.
"Diharapkan pertemuan ini tidak berhenti di sini dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat," ujarnya dalam siaran pers.
Polri sendiri, menurut Irjen Dedi Prasetyo akan melakukan focus on group discusion (FGD) diikuti 34 Polda secara hybrid. Pertemuan ini untuk membahas langkah edukasi kepada masyarakat agar dapat menyaring informasi atau berita hoax jelang pemilu.
"Januari ini akan mengadakan FGD dan diikuti oleh 34 Polda secara hybrid untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menyikapi berita-berita hoax menjelang pemilu," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya mengatakan, dalam persiapan penyelenggaraan pemilu 2024, pihaknya sudah melaksanaan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait kasus-kasus sengketa pers.
Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 20 orang tergabung dalam tim pengaduan dalam persiapan pemilu 2024 dengan proyeksi 1500 pengaduan di 2023.
"Baru saja dirilis bahwa Twitter akan lebih ketat dalam hal pengawasan, namun diantisipasi terkait dengan pengalihan pemberitaan di Instagram dan TikTok," katanya.
Di lain sisi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui Wakil Ketua Mulyo Hadi Purnomo mengatakan, jelang pelaksanaan pemilu nantinya akan banyak TV digital hadir dan belum sepenuhnya dalam pengawasan KPI.
"Sudah dilakukan rapat pleno dan sudah dibahas terkait anggaran pengawasan TV digital yang akan menyiarkan tahapan pemilu," ungkapnya.
KPI juga akan memberikan sosialisasi kepada KPID agar berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu guna mencegah adanya penyiaran yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran pemilu.
Perwakilan KPI, Nurjaman Mochtar mengatakan, fenomena terjadi saat ini di media sosial adalah konten dibalas konten. Untuk itu, KPI meminta Dewan Pers sebaiknya membuat undang-undang terkait media sosial atau peraturan Dewan Pers bagi yang melakukan siaran di siaran lainnya.
Sementara itu, Perwakilan KPU, Dohardo Pakpahan mengharapkan media turut mengawal dan tidak memberi benturan dengan instansi lain jelang pemilu 2024. Perjanjian juga sudah dilakukan dan diharapkan terjadi sinergitas mewujudkan pemilu damai dan sejuk.
Bawaslu juga menyampaikan akan membahas antisipasi adanya kampanye yang curi start dan di luar jadwal. Hal ini dilakukan agar tak ada gesekan. Selain itu, Bawaslu juga sudah berkoordinasi dengan Kominfo guna mengatur banyaknya media digital.
(and_)
